Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak dalam sidang pemeriksaan dugaan kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 236-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (11/12/2019). Ketua KPU Kabupaten Puncak, Yopi Wonda beserta empat Anggotanya, yaitu Nus Wakerkwa, Penehas Kogoya, Jakson Hagabal dan Aniyus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/12/2019). Sidang pemeriksaan tersebut akan digelar untuk perkara nomor 322-PKE-DKPP/XI/2019 mulai pukul 09.00 WIB. Pengadu Perkara Nomor 322-PKE-DKPP/XI/2019 adalah Romulus Tindaon, Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (10/12) pukul 14.30 WIB, di Ruang Rapat DKPP. Terkait pertanyaan tentang integritas penyelenggara pemilu, Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati yang menerima kunjungan kerja tersebut memberikan dua respon yakni tentang desain integritas pemilu dan aspek teknis penyelenggaraan. Pertama, respon
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (10/12) pukul 14.30 WIB, di Ruang Rapat DKPP. Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu dipimpin oleh Srie Rezeki, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu. Rombongan diterima oleh Anggota DKPP Ida Budhiati didampingi TA Unu Herlambang dan Kasubbag Pengelolaan
Jakarta, DKPP – Berdasarkan data pemeriksaan perkara dugaan kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), masih ada persoalan dengan lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi pelanggaran kode etik yakni terkait aspek profesionalitas dan aspek tertib administrasi. Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati saat
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 320-PKE-DKPP/XI/2019, Selasa (10/12/2019), di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pengadu Syahrial Mahdiyin mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya yakni Nur Syamsi dan Kholid Asyadullah. Dalam pokok aduannya, Pengadu mengungkapkan, Para Teradu diduga tidak
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019), pukul 16.30 WIT. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan tiga perkara yang akan disidangkan di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (12/12/2019), yaitu 308-PKE-DKPP/IX/2019, 309-PKE-DKPP/X/2019 dan 319-PKE-DKPP/XI/2019. DKPP diwakili oleh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk sembilan perkara di Kota Jayapura, Rabu (11/12/2019) dan Kamis (12/12/2019). Pada Rabu (11/12/2019), terdapat tiga perkara yang akan disidangkan, yaitu perkara 236-PKE-DKPP/VIII/2019, 311-PKE-DKPP/IX/2019 dan 328-PKE-DKPP/XI/2019. Ketiga perkara ini akan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua,
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memimpin Rapat Persiapan dan Koordinasi Sidang (Rakornis) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2019). Rakornis ini diadakan untuk mempersiapkan sidang enam perkara yang akan digelar oleh DKPP di Kota Jayapura. Perkara tersebut adalah 236-PKE-DKPP/VIII/2019, 311-PKE-DKPP/IX/2019,
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati menjadi narasumber dalam Rapat Evaluasi Penyelenggara Pemilu 2019 dengan Stakeholders Pemilu Tingkat Provinsi DKI Jakarta, pada Senin (09/12/19) di Hotel Orchardz Industri, Jakarta pukul 09.00 WIB. Dalam forum tersebut dia menyampaikan tiga hal terkait Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertama Ida menyampaikan pentingnya untuk