Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (17/7/2019). Dalam sidang yang dimulai pada pukul 13.00 WIB ini, DKPP mengeluarkan sanksi untuk puluhan penyelenggara Pemilu, baik penyelenggara Pemilu di
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14 pada Rabu (17/7/2019) pukul 13.00 WIB. Sidang dipimpin oleh ketua majelis Prof. Muhammad bersama anggota Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, dan Dr. Ida Budhiati. “Teradu I terbukti tidak teliti, tidak cermat,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap 12 penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumatera Utara. Sanksi tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda. Sanksi ini disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan dari 13 perkara. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/07/2019) pukul 13.00 WIB.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada dua mantan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, Djadjuk Natsir dan Krishna K.U. Hannan. Keduanya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan dari 13 perkara. Sidang
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik Penyelenggara Pemilu pada Jumat (19/7/2019) untuk dua perkara yaitu perkara nomor 117-PKE-DKPP/V/2019 dan perkara nomor 125-PKE-DKPP/V/2019. Pengadu nomor perkara 117-PKE-DKPP/V/2019 adalah Bece Abd. Junaid, Muh. Adamsyah Usman, Nurjana Ahmad selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai. Sedangkan yang menjadi Teradu adalah Zaidul Bahri Mokoagow, Makmur
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (18/7). Sidang ini terkait dua perkara, yakni nomor perkara 132-PKE-DKPP/VI/2019; dan 134-PKE-DKPP/VI/2019. Teradu perkara 132-PKE-DKPP/VI/2019 adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba yakni Ambo Radde Junaid, Bakri Abubakar, dan Abdul Rahman.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk enam perkara di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Enam perkara ini melibatkan 15 orang penyelenggara Pemilu yang berasal dari tiga lembaga penyelenggara Pemilu di Papua, yaitu KPU Kabupaten Puncak, KPU Kabupaten Mimika dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (17/7/2019) pukul 13.00 WIB. Menurut Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara telah diperiksa sebelumnya
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk kedua kalinya memeriksa Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Malik Muliawan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kota Palangkaraya, Selasa (16/7/2019). Malik merupakan Teradu dalam perkara Nomor 112-PKE-DKPP/V/2019. Sebelumnya, sidang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 144-PKE-DKPP/VI/2019 di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Jl. Prof. Moh. Yamin, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, Selasa (16/7/2019) pukul 09.00 WITA. Ketua Majelis Rahmat Bagja, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Bali: I