Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 117-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Jumat (19/7). Teradu dalam perkara ini adalah Zaidul Bahri Mokoagow, Makmur Dg. Manesa, Alwin Palalo, Supriadi Lawani, Atriani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai. Selain
Jayapura, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat koordinasi persiapan teknis sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura, Papua pada Jumat (19/7/2019) pukul 09.00 waktu setempat. Rapat dipimpin oleh Prof Muhammad, anggota DKPP. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Pemeriksa Daerah unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat. Hadir juga perwakilan dari sekretariat KPU Provinsi Papua,
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Palu, Kamis (18/7/2019) Malam. Rakor ini dibuka oleh anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo, yang didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP, Suparmin dan Kasubbag Risalah dan Dokumentas Perkara DKPP, Sahat Erwin Gemayel Siagian. Rakor dihadiri oleh
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kota Manado, Kamis (18/7). Rakornis tersebut dipimpin langsung oleh Anggota DKPP Alfitra Salamm, dan Rahmat Bagja, didampingi Tenaga Ahli Rian Adhivira Prabowo dan Kasubbag Pengaduan DKPP, Arif Ma’ruf. Rapat yang digelar di Swiss-Belhotel
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 12 penyelenggara pemilu tersebut adalah Nandar Jamaluddin, Andi Dewantara, Mansur Sihadji dan Sukardi selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Kepulauan Selayar. Teradu lainnya adalah penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Mereka adalah Nursyamsu, anggota PPK
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba yakni Ambo Radde Junaid, Bakri Abubakar, dan Abdul Rahman dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Mereka hadir sebagai Teradu dalam perkara 132-PKE-DKPP/VI/2019 yang diadukan oleh Ruslan, kemudian memberikan kuasa kepada Nur Abdi Rusdy (Advokat). Sidang ini
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara Nomor 137-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (18/7/2019). Perkara 137-PKE-DKPP/VI/2019 diadukan oleh dua orang wiraswasta, yaitu Elinus Balinol Mom dan Awenes Imingkawak. Keduanya mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak, yaitu Yopi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara di Provinsi Sulawesi Utara. Jumat (19/7/19) sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 131-PKE-DKPP/VI/2019 dan 152-PKE-DKPP/VI/2019, pukul 09.00 WITA dan 14.00 WITA. Sedangkan, Sabtu (20/7/19) sidang pemeriksaan dengan perkara nomor 168-PKE-DKPP/VI/2019, pukul 09.00 WITA. Perkara nomor
Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (17/7/2019) pukul 20.00 WITA. Rakornis ini diselenggarakan untuk mempersiapkan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perkara Nomor 132-PKE-DKPP/VI/2019 dan 134-PKE-DKPP/VI/2019. Agendanya, sidang pemeriksaan perkara 132-PKE-DKPP/VI/2019 akan digelar lebih dulu, yakni pada Kamis 18 Juli
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (17/7/2019). Salah satu dari 13 putusan yang dibacakan adalah terkait perkara nomor 87-PKE-DKPP/V/2019. Pengadu perkara ini Anas Karno selaku kuasa khusus Whisnu