Padang, DKPP – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar menjalani sidang pemeriksaan di Ruang Sidang Bawaslu Prov. Sumatera Barat, Jumat (16/8), Pukul 14.00 WIB. Mereka adalah Fahrul Rozi, Henni Sari, Fitri Yenti, Erlonadi, Tomas Hendriko. Nomor perkara 197-PKE-DKPP/VII/2019 ini, selaku Ketua Majelis Prof. Muhammad dan anggota majelis Tim Pemeriksa Daerah Prov. Sumatera Barat: Muhammad
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dengan nomor perkara 143-PKE-DKPP/VI/2019 dan 182-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Jumat (16/8/2019) pagi dalam waktu bersamaan. Pengadu nomor perkara 143-PKE-DKPP/VI/2019: Yunizal, masyarakat. Selaku Teradu: Marzaini, ketua Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Muhammad Ansyar, ketua Bawaslu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 147-PKE-DKPP/VI/2019. Sidang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jumat (16/8/19). Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang, Eftiyanti, Abdul Malik, Syafaruddin Adam, Alex Berzili dan Yetty Oktorina. Para Teradu diadukan oleh
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis), di Kota Padang, pada Kamis (15/8/2019) pukul 21.00 WIB. Rakornis dipimpin oleh Prof. Muhammad selaku anggota DKPP. Pengantar rapat Tenaga Ahli DKPP Ahmad Thohir. Peserta yang hadir Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat baik dari unsur KPU, Bawaslu maupun masyarakarat,
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono memastikan bahwa perpindahan induk dari Bawaslu ke Kementerian Dalam Negeri tidak akan memengaruhi independensi lembaganya. “Satu hal yang perlu dipastikan sebagai ketua, bahwa perpindahan ini pertama adalah tidak akan mengganggu independensi kami. Oleh karena itu, perpindahan ini hanya persoalan yang berkaitan dengan bagaimana secara birokrasi DKPP
Jakarta, DKPP – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa prestasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak mengecewakan publik. Termasuk pemerintah dan DPR, memberikan apreasi yang sangat positif terhadap lembaga DKPP. “Terobosan memberhentikan penyelenggara Pemilu (yang melanggar kode etik, red) di tingkat kabupaten, provinsi, memberikan harapan bagi publik adanya perubahan-perubahan yang sangat signifkan yang dilakukan
Jakarta, DKPP – Pada masa transisi Bawaslu tetap memfasilitasi kegiatan DKPP sampai dengan serah terima hari ini. Dan apabila masih diperlukan dapat diteruskan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan
Jakarta, DKPP – Pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DKPP resmi dilantik hari ini, Kamis (15/8) pagi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di aula Gedung A lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pejabat yang dilantik terdiri dari Sekretaris DKPP, enam Kepala Bagian, dan 23 Kepala Sub Bagian yang terbagi ke dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dengan perkara nomor 143-PKE-DKPP/VI/2019, 182-PKE-DKPP/VII/2019, dan 197-PKE-DKPP/VII/2019. Pengadu untuk perkara nomor 143-PKE-DKPP/VI/2019 adalah Yunizal, sedangkan Teradunya adalah Marzaini (Ketua Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh) dan Muhammad Ansyar (Ketua Bawaslu Kab. Solok Selatan). Pokok aduan perkara nomor 143-PKE-DKPP/VI/2019
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Karawang, Asep Saefudin Muksin atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Kota Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019). Asep menjadi Teradu dalam dua perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 221-PKE-DKPP/VIII/2019. Pada perkara Nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019,