Dr.Harjono: Pemilu Sebagai Pesta Kebudayaan

Manado, DKPP – Pemilu harus dijadikan sebagai pesta kebudayaan, yakni budaya untuk berdemokrasi. Karena demokrasi tidak hanya soal masuk pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi demokrasi yang baik adalah demokrasi yang hidup oleh budaya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat menghadiri sekaligus memberi sambutan pada kegiatan Launching Pemilihan Walikota dan

DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan terhadap Anggota KPU Provinsi Lampung

Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 329-PKE-DKPP/XII/2019, Kamis (19/12/2019), di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Pengadu pada perkara tersebut adalah Budiyono melalui kuasanya Chandra Muliawan. Mereka mengadukan Anggota KPU Provinsi Lampung Esti Nur Fathonah. Dalam pokok aduan,

Dr. Harjono: DPT Untuk Memastikan One Man One Vote

Manado, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengatakan, mekanisme one man one vote harus dipastikan betul berjalan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bentuk dari adanya kedaulatan rakyat di tanah air. Hal ini diungkapkankannya ketika menjadi narasumber dalam kegiatan workshop dengan stakeholder dalam rangka Diseminasi dan Uji Publik Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih

DKPP Berhentikan Seorang Penyelenggara Pemilu dari Jabatan Ketua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14,  Jakarta Pusat pada Rabu (18/12/2019) pukul 08.30 WIB. Dalam sidang, ini DKPP memberikan sanksi berupa Pemberhentian Jabatan dari Ketua kepada Ketua KPU Kota Bengkulu, Zaini, yang

Kamis, 19 Desember 2019, DKPP Akan Periksa Anggota KPU Provinsi Lampung

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan Nomor Perkara 329-PKE-DKPP/XII/2019, di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis (19 Desember 2019), pukul 09.00 WIB. Pengadu pada perkara te\rsebut adalah Budiyono yang memberikan Kuasa kepada Chandra Muliawan. Teradu pada perkara tersebut adalah Esti Nur Fathonah

DKPP AKAN BACAKAN PUTUSAN 12 PERKARA PADA 18 DESEMBER 2019

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (18/12/2019) pukul 08.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah

Dr. Ida Budhiati: DKPP Buat Penyelenggara Pemilu Tetap Berintegritas

Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati menjadi Narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Etika Organisasi, Budaya, dan Perilaku Kerja Penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kalimantan Selatan Tahun 2020. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Hotel G’Sign, Kota Banjarmasin, pada

Anggota DKPP Hadiri Final Kompetisi Debat Hukum Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menghadiri kegiatan Grand Final Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia yang diadakan Bawaslu RI di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, pada Senin (16/12/2019). Kegiatan ini diikuti oleh 35 perguruan tinggi se-Indonesia. Pelaksanaan kompetisi debat ini sendiri sudah dilaksanakan sejak Jumat, 13 Desember 2019

DKPP Terima 1.027 Aduan dan Berhentikan 144 Penyelenggara Terkait Pemilu 2019

Jakarta, DKPP – Dr. Ida Budhiati memaparkan Laporan Kinerja DKPP tahun 2019 di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta pada Jumat (14/12/2019). Ia mengungkapkan, DKPP telah menerima 1.027 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan Pemilu 2019. Jumlah tersebut terbagi dua periode, yaitu 2018 dan 2019, karena perkara yang bersentuhan