Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi inspirasi demokrasi. Bahkan bisa menjadi contoh bagi anggota-anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation) atau lebih dikenal dengan OKI. “Sesudah terlaksana pemilihan langsung pertama tahun 2004, kita dicatat sebagai negara demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India
Jakarta, DKPP- Ketua Bawaslu Prov. Maluku Utara, Sultan Alwan bersama Awalludin Lessy dan Din Hakim Anggota Panwaslu Kab Halmahera Timur, menganggap bahwa kelima komisioner KPU Kab Halmahera Timur tidak serius dalam menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilpres. “KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak melakukan persiapan dalam pelaksanaan PSU secara baik dan benar, karena hanya sehari setelah
Jakarta, DKPP – Ketua KPU dan Ketua Bawaslu RI meminta waktu menjawab atas seluruh pengaduan Pengadu. Mereka akan menjawab secara jelas dan rinci setelah tidak ada lagi tambahan pengaduan. “Kami butuh waktu untuk bisa menjawab secara detail dan lengkap serta bukti-bukti. Kami akan menjawab besok lusa,†kata Ketua Bawaslu RI Muhammad saat dimintai tanggapan oleh
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh Pengadu dalam sidang kode etik KPU dan Bawaslu RI tidak terlalu emosional. Selain itu sebaiknya tidak menuduh yang sifatnya personal. “Kita tidak bisa memastikan mayoritas penyelenggara pemilu ini memilih siapa. Bisa saja penyelenggara pemilu itu memilih pasangan Anda. Kalau pun
Jakarta, DKPP- Ahmad Sulhy dkk yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Prabowo – Hatta mengungkapkan bahwa KPU DKI beserta jajarannya dengan sengaja tidak menindaklanjuti/menjalankan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Sulhy dalam sidang DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya terkait
Jakarta, DKPP- Perkara dalam sidang kode etik DKPP terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 terus bertambah. Sebelumnya dalam sidang perdana pada Jumat (8/8/2014) DKPP menyidangkan sebanyak 11 perkara. Memasuki sidang kedua, Senin (11/8/2014), ada tambahan tiga perkara. Sehingga totalnya menjadi 14 perkara. Ke-14 perkara tersebut, 10 perkara diadukan oleh Tim Pasangan Calon (Paslon)
Jakarta, DKPP – Rizaldi Limpas, salah satu Pengadu dalam sidang kode etik DKPP menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Menurutnya, keputusan itu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, khususnya terkait asas kepastian hukum. Meskipun keputusan itu didasarkan pada putusan Mahkamah
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (11/8/2014), kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seperti sidang pertama, sidang kedua ini digelar di Ruang KH M Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta. Ada tiga kelompok Pengadu dalam perkara ini. Pertama adalah dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 Prabowo-Hatta diwakili oleh Mahendradatta. Kedua,
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini (Jumat, 8/8/2014) menggelar sidang perdana untuk perkara terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Sidang digelar di Ruang KH Rosidi, Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta. Pada sidang kali ini sebanyak 11 perkara disidangkan secara bersamaan. Tujuh perkara diadukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor
Jakarta, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Jumat (8/8) di Ruang KH M Rasjidi, Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin No.6 Jakarta dengan Teradu KPU dan Bawaslu RI dijaga ketat. Pengamanan dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas kepolisian, ada sebanyak 700 personil gabungan dari