Jakarta, DKPP- Sidang etik DKPP untuk perkara Kabupaten Tolikara, Papua, Selasa (21/10), mengungkap fakta baru. Salah satu komisioner KPU Tolikara Piter Wanimbo mengakui bahwa ketua, anggota, dan sekretaris KPU Tolikara pernah menerima uang dari Bupati. “Saya akui, kami diberi Rp 25 juta oleh Bupati Tolikara satu hari sebelum pencoblosan. Saya menerima Rp 5 juta. Itu
Jakarta, DKPP- Dua Pengadu perkara Kabupaten Tolikara, Papua, yakni Benny Kogoya (caleg Partai Demokrat) dan YB Panus Jingga (Ketua DPC Partai Nasdem Tolikara) menuduh KPU Tolikara telah memanipulasi suara pemilu legislatif 2014. Suara Benny yang sebelumnya sebanyak 2.680 hilang ketika pleno rekapitulasi pada 22 April 2014. Sedangkan suara caleg Demokrat atas nama Medi Marthen Erelak
Jakarta, DKPP- Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat rencana kerja untuk tahun 2015. Rapat ini akan digelar selama tiga hari kedepan, 16-18 Oktober 2014. Acara dihadiri oleh Anggota DKPP Prof. Anna Erliyana dan Valina Singka Subekti. Selain itu, hadir pula Kepala Biro Administrasi DKPP, Ahmad Khumaidi, Tenaga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu. Mereka divonis terbukti melanggar kode etik penyelengga Pemilu. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (17/10), di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Sidang ini juga disiarkan melalui video conference dengan Bawaslu terkait, Bawaslu Sulawesi Tenggara, Sumatera
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (17/10) pukul 14.30. Lokasi sidang rencananya di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No.14. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, dan anggota Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, Saut H Sirait. Perkara yang bakal
Manokwari, DKPP – Dalam sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Prov. Papua Barat, Jl. Merdeka No. 49 Manokwari, Kamis (16/10) siang ini. Teradu KPU Kab. Sorong Selatan, sekretaris KPU Kab. Sorong Selatan dan Ketua Panwaslu Kab. Sorong Selatan membantah semua tuduhan Pengadu, Mufri Ali Caleg Nasdem. Seperti diketahui Ketua dan Anggota KPU Kab.
Manokwari, DKPP – Mufri Ali Caleg Nasdem DPRD II Kab. Sorong Selatan mengadukan lima komisioner KPU Kab. Sorong Selatan, sekretaris KPU Kab. Sorong Selatan dan Ketua Panwaslu Kab. Sorong Selatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini terungkap dalam sidang kode etik yang digelar di kantor Bawaslu Prov. Papua Barat, Jl. Merdeka No. 49
Manokwari, DKPP – “Bersama ini kami sampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menghadiri persidangan tersebut karena kami (Pengadu) sedang berada di luar daerah Papua Barat sedang pengobatan keluarga karena sakit.†Demikian petikan surat yang dibacakan oleh Lanugranto Adi Nugroho staf Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di hadapan majelis dan Teradu sehubungan ketidakhadiran Pangadu dalam sidang
Jakarta, DKPP- Agus Irawan salah seorang Caleg DPRD Kabupaten Belitung dari Partai Gerindra melalui Kuasa Hukumnya Saleh SH.,MH dkk melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Belitung ke DKPP. Adapun pokok aduannya yakni para Teradu dianggap telah melakukan penggelembungan suara dan bertindak diskriminatif terhadap peserta Pemilu. Dalam keterangannya saat sidang yang digelar Rabu, (15/10), Pengadu mengungkapkan
Jakarta, DKPP – Bukan takdirnya. Mungkin kata itu yang cukup mewakili nasib nahas Wawan Setiawan, salah seorang calon DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat. Dia sudah ditetapkan oleh KPU Jawa Barat sebagai caleg terpilih. Namun harapan itu pupus setelah Putusan MK membatalkan kemenangannya. “Saya merasa malu. Saya sudah dinyatakan caleg terpilih oleh KPU tapi