Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan lima nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Unsur Masyarakat periode 2022-2023. Lima nama calon tersebut adalah Iwan Hi. Kader, SPi., M.Si. (Provinsi Maluku Utara), Dr. H. Iskandar, M.Hum. (Provinsi Bangka Belitung), Napolion Fakdawer, S.Pd. (Provinsi Papua Barat), Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si. (Provinsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Jacob Alupaty Demny selaku Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (31/5/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Jacob Alupaty
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, pada Senin (29/5/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh tiga orang, yaitu Samsang, Alfina Mustafainah, dan Abd. Rahman. Ketiganya memberikan kuasa kepada
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 66-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (29/5/2023) pukul 10.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah yang mengadukan Ketua dan empat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 65-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Senin (29/5/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Yonece Isir. Ia mengadukan Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat, Elisa Kambuaya dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 64-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Rabu (24/5/2023) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Lukman Wangko, Murjat Hi. Untung, dan Seni Soamole (masing-masing adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (22/5/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara nomor 60-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Singgih Prabowo, perkara nomor 62-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Yulia Setiawan, dan perkara nomor 63-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Ina Raina. Teradu dalam tiga perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 69-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, pada Senin (22/5/2023) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi Subhan, Apnizal, Ahdiyenti, Nur Kholik dan Suparmin yang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, pada Senin (22/5/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh tiga orang, yaitu Samsang, Alfina Mustafainah, dan Abd. Rahman. Ketiganya memberikan kuasa kepada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (17/5/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Rohani selaku Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhitung