Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 90-PKE-DKPP/V/2019 di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada Selasa (28/5/2019) pagi. Selaku Ketua Majelis Ida Budhiati, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Selatan Febrian, unsur masyarakat; Junaidi, unsur Bawaslu; dan Amrah Muslimin, unsur KPU. Pengadu: Ibzani,
Palembang, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat koordinasi persiapan teknis (Rakornis) sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Palembang pada Senin (27/5/ 2019), sore. Rakornis dibuka oleh Dr. Ida Budhiati dan pengantar rapat Suparmin, tenaga Ahli DKPP. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat
Bandung, DKPP -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara 85-PKE-DKPP/V/2019 di Hotel Grand Tebu, Kota Bandung, Senin (27/5/2019). Rakornis dipimpin langsung oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm didampingi Tenaga Ahli, Firdaus. Rakor ini membahas kesiapan sidang, baik aspek tempat, kepastian hadirnya para
Medan, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 80-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (27/5/2019) siang. Selaku Teradu: Erdian Wirajaya, Misriani, Fuad Hasan Lubis, Bayu Afrianto, dan Ardiansyah Hasibuan, masing-masing sebagai ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Teradu lain: Darma Eka Surbakti, Kepala Sekretariat
Medan, DKPP –Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa 15 penyelenggara Pemilu dari Sumatera Utara dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (27/5/2019). Sidang ini diadakan terkait perkara nomor 72-PKE-DKPP/V/2019. Perkara ini sendiri diadukan oleh dua orang politikus asal Partai Perindo Kabupaten
Jakarta, DKPP-Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni diperiksa DKPP, Senin (27/5) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Ia diadukan oleh Amsar yang berprofesi sebagai wartawan online. Ia diadukan karena dinilai Pengadu bertanggungjawab atas pemindahan surat suara menggunakan truk terbuka tanpa ditutup terpal dari gudang logistik KPU di GOR Bekasi ke gudang logistik KPU di Kampung Cerewet,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Grand Mercure Hotel Medan, Minggu (26/5/2019) malam. Rakornis ini diadakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk empat perkara, yaitu Nomor Perkara 72-PKE-DKPP/V/2019, 75-PKE-DKPP/V/2019, 80-PKE-DKPP/V/2019 dan 82-PKE-DKPP/V/2019. Teradu dari Perkara 72-PKE-DKPP/V/2019 adalah Ketua serta Anggota
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor 84-PKE-DKPP/V/2019 yang bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu (25/5). Teradu dalam perkara ini berjumlah 18 orang, yang masing-masing atas nama Syawal Sumarata, Asmul, Zul Juliska Praja, Yusdiana (Ketua dan Anggota KPU Kab.
Kendari, DKPP – Ketua dan anggota KPU Kabupaten Buton menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 92-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (25/5) siang. Mereka adalah La Ode Nuriadin, La Ode Abdul Jinani, Rinto Agus Akbar, M. Arwahid, dan La Ode Hasrullah, masing-masing sebagai ketua dan
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara Nomor 91-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (25/5) pagi. Selaku Ketua Majelis Dr. Alfitra Salamm, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara: Hidayatullah, unsur masyarakat; Ade Suraeni, unsur KPU; dan