Jakarta, DKPP- Sidang putusanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (20/2) menolak seluruh dalil pengaduan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terhadap Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues. Dengan penolakan tersebut, DKPP mengembalikan nama baik (merehabilitasi) para Teradu. “Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara “Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Pengaduan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,†di Hotel Akmani, Jalan Wahid Hasyim tadi malam (19/02). Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh staf bagian pengaduan di lingkungan sekretariat DKPP dan anggota DKPP. Hadir pula bagian Kabagn Pengawasan Internal Sekjen Bawaslu, Pekerti
Jakarta, DKPP- Benar tidaknya Teradu Yusrizal yang merupakan Anggota Panwaslu Bandar Lampung melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah Anggota Panwascam di Bandar Lampung menemui titik terang. Hal tersebut terungkap dari keterangan Saksi kunci, yakni Noviana Basri, dalam sidang kedua untuk perkara Bandar Lampung yang digelar hari ini (Rabu, 19/2) di ruang sidang DKPP, Jakarta. Di
Jakarta, DKPP– Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sanksi Peringatan bagi penyelenggara Pemilu memiliki sifat mendidik. Hal tersebut diungkapkan Jimly saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Pemilu 2014 : Kesiapan Penyelenggaraan dan Tantangannya yang diselenggarakan oleh Kompas, Rabu (19/2). “ Sanksi Peringatan itu memiliki sifat mendidik, jadi sekeras apapun DKPP memberikan sanksi peringatan itu
Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa tak perlu khawatir dengan banyaknya penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tetap. Pasalnya, mereka yang dipecat itu tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2014 melainkan kasus-kasus yang terjadi pada Pemilu Kepala Daerah. “Mereka yang dipecat adalah para komisioner KPU lama yang berpihak dengan incumbent dalam Pemilukada,â€
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (18/2) menggelar sidang keempat atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dua Anggota KPU Kab Tolikara. Sebelumnya, para Teradu ini diperkarakan oleh Pengadu yang merupakan aktivis Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu (LPKP) karena dianggap terlibat dan tercatat sebagai pengurus Partai Politik. Muhammad Irfan Setitit
Bandung, DKPP– Salah satu langkah yang dilakukan DKPP menghadapi Pemilu 2014 adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 33 provinsi Indonesia. Anggota DKPP Saut H Sirait menyebut dua alasan dibentuknya Majelis Daerah. Pertama adalah
Bandung, DKPP – Acara Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah yang digelar DKPP di Hotel Sensa, Jalan Cihampelas 160, Bandung memasuki hari kedua pada Sabtu (15/2). Sesi pertama diawali dengan presentasi Ahsanul Minan terkait kajian terhadap UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu, khususnya tahapan kampanye. Salah satu poinnya adalah
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat-Minggu (14–16/2) menggelar acara “Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Majelis Daerah,†bertempat di Hotel Sensa, Jalan Cihampelas 160, Bandung. Kegiatan penyusunan modul ini dibuka langsung oleh Anggota DKPP Saut H Sirait didampingi anggota Nur Hidayat Sardini. Dalam sambutan pembukaan Jumat (14/2) malam, Saut menjelaskan latar belakang dan dasar hukum
Jakarta, DKPP– Masih maraknya kasus intoleransi di Indonesia menjadi keprihatinan bersama. Terbukanya ruang kebebasan secara luas setelah 15 tahun Reformasi, ternyata, di satu sisi punya makna positif dan di sisi lain bermakna negatif. Dari sisi negatifnya, atas nama kebebasan semua orang merasa dapat menilai orang lain benar atau salah. Akibatnya, karena merasa paling benar sering