Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (12/12/2014), memutuskan, sebanyak tujuh penyelenggara Pemilu dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Oleh DKPP, mereka semuanya diberhentikan secara tetap. “Tujuh Teradu, yang merupakan penyelenggara Pemilu telah kami berhentikan hari ini. Mulai hari ini, mereka tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu,†terang Ketua Majelis Sidang Anna Erliyana,
Jakarta, DKPP – Undang-undang Pemilu banyak memuat pasal-pasal pidana Pemilu. Namun pada praktiknya, pasal-pasal tersebut kurang efektif. Bahkan cenderung kriminalisasi. “Sebaiknya, Undang-Undang Pemilu jangan terlalu banyak ancaman dengan pasal-pasal pidana,†kata Nur Hidayat Sardini, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam acara diskusi Sistem Pemilu dan Penguatan Demokrasi dan Tata Pemerintahan yang Efektif di United
Jakarta, DKPP- DKPP hari ini, Jumat (12/12) kembali menggelar sidang pemeriksaan atas perkara KPU Provinsi Papua. Dalam sidang kali ini, Pengadu Martinus Adii menghadirkan tiga orang Saksi yaitu Novela Nawipa, Likue Bole, dan Martin Goo. Pada sidang sebelumnya yang digelar Rabu (3/12) lalu, para Teradu disangkakan telah melakukan penggelembungan suara Caleg DPRD Prov Papua a.n
Jakarta, DKPP- Bertempat di Ruang Rapat DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, DKPP hari ini, Rabu (10/12) membahas mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DKPP. Acara ini, dihadiri oleh Plh Ketua DKPP Prof. Anna Erliyana, didampingi Tenaga Ahli DKPP Dr. Ihat Subihat, beserta staf di lingkungan kesekretariatan DKPP. Hadir pula dua orang
Jakarta,DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpesan kepada seluruh penyelenggara Pemilu yang telah diberikan sanksi baik tertulis, peringatan keras atau pemberhentian tetap, untuk tidak sakit hati oleh Putusan DKPP. Apa yang telah Putus adalah media pembelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. “Sanksi itu maksudnya bukan untuk membalas kesalahan Anda, melainkan untuk
Yogyakarta, DKPP- Besok, Rabu (10/12), adalah Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Pemerintah, melalui Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM, Selasa (9/12), memperingatinya di Istana Kepresidenan Yogyakarta.Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie turut menghadiri acara. Seperti diketahui, selain sebagai Ketua DKPP, Jimly saat ini juga menjadi Ketua Penasihat
Gorontalo, DKPP – Prasyarat utama untuk mencapai keberhasilan menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggaraa Pemilu adalah penguasaan pengaturan Pemilu. Selain itu penyelenggara pemilu diminta untuk terus meningkatkan kemampuan dan penguasaan di bidang tugas, wewenang, dan kewajibannya. Demikian pesan Sardini yang disampaikan saat menjadi narasumber pada acara Orientasi Tugas KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Sabtu malam
Gorontalo, DKPP – Setiap perilaku yang kita lakukan, selalu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Demikian pula bila perilaku Penyelenggara Pemilu baik, tentu akan mendorong efek positif baik bagi diri, keluarga, dan lingkungan sosial. Tetapi sebaliknya, “siapa menabur angin, maka akan menuai badai.†Hal tersebut terungkap saat Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini menyampaikan materi di
Gorontalo, DKPP – Hampir seluruh pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemlu (DKPP) tidak diketahui oleh (calon) Teradu. Para Teradu yakni Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu dan jajaran di daerah baru tahu ketika surat panggilan diterima menjelang sidang. Demikian paparan yang disampaikan oleh Anggota DKPP RI, Nur Hidayat Sardini saat menjadi narasumber pada
Gorontalo, DKPP – Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pedoman perilaku, standar baku mutu, dan standar etik profesi Penyelenggara Pemilu, pedoman perilaku profesional, sarana kontrol, dan mencegah kemungkinan intervensi pihak eksternal. Demikian Anggota DKPP RI, Nur Hidayat Sardini meyampaikannya saat menjadi narasumber pada acara Orientasi Tugas KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Sabtu malam (6/12), di Aula Kantor