Jakarta, DKPP – Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara, Papua, hari ini, Rabu (5/11), menerima sanksi Peringatan Keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka terbukti menerima pemberian uang dari Bupati Tolikara sebesar Rp 25 juta. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Hosea Genongga, Teradu II Hendrik Luma Lente, Teradu III Piter Wanimbo,
Jakarta, DKPP- Selama dua hari berturut – turut Senin hingga Selasa (12-13/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar lima sidang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang melibatkan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) sebagai majelis di Kota Medan, Sumatera Utara. Hari pertama Senin (12/5) akan digelar tiga sidang, dimulai pukul 10.00 WIB dengan perkara pelanggaran kode
Jakarta, DKPP – Sesuai dengan hasil verifikasi materiil DKPP pada tanggal 29 April 2014 atas pengaduan dengan nomor 96/I-P-L-DKPP/2014, KPU Kab Karimun harus berhadapan dengan DKPP. Disebutkan dalam form pengaduan oleh Pengadu, yang bernama dr. Zulfan Efendi dari partai PKB bahwa KPU Kab Karimun tidak bersedia menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu Kab Karimun tentang keberatan
Jakarta, DKPP- Tak hanya memberi sanksi bagi penyelenggara Pemilu, keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak etik bagi penyelenggara Pemilu juga berperan sebagai clearing house (pembersihan dari persangkaan buruk publik). Hal ini sebagaimana diakui oleh Ade Wetipo salah seorang Teradu yang nama baiknya direhabilitasi pada sidang pembacaan putusan DKPP, Selasa (4/11). Adi Wetipo merupakan Ketua KPU Kab
*** Seluruhnya dari Wilayah Papua Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada 10 penyelenggara Pemilu. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan, Selasa (4/11). Mereka yang diberhentikan adalah, Benyamin Wayangkau, Barnabas Arisoi, Irma Isriyani Hasan, Mathias Imbiri dan Semith E Rumbiak, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kepulauan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa DKPP punya kewajiban untuk melindungi para penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik. Ini menjadi kewenangan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara Pemilu. “Banyak perkara yang Teradunya direhabilitasi. Ini karena pengaduan tidak dapat dibuktikan. Menjadi kewajiban DKPP untuk merehabilitasi nama
Jakarta, DKPP – Hari ini, Selasa (04/11) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo. Sidang digelar pada pukul 10.00 WIB di Ruang sidang DKPP, Jl. MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Kelima Teradu, yakni Muh N Tuli, Ahmad
Bogor, DKPP – Dihadiri anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini dan Prof Anna Erliyana, penyusunan peraturan DKPP kembali dilanjutkan dengan agenda pembahasan Peraturan Pedoman Beracara Pemeriksaan Sidang DKPP, pukul 13.30 WIB. Sebelumnya, pada pukul 08.00-11.30 WIB pembahasan dipandu Ahmad Khumaidi, Kepala Biro Administrasi DKPP, didampingi Kabag Pengaduan dan Verifikasi, Dini Yamashita, Kasubbag Analisis dan Verifikasi yakni
Bogor, DKPP – Hari ini, Kamis (30/10) DKPP menggelar acara “Penyusunan Perubahan Peraturan Beracara Dewan Penyelenggara Pemilu Tahun 2014â€. Agenda ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2014. Bertempat di hotel Salak, Jl. Ir. H. Juanda No.8, Bogor, acara sore ini dibuka oleh Dr. Firdaus selaku Tenaga
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menyarankan kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar tidak perlu takut adanya pemakzulan terhadap Pemerintahan Jokowi. Kedudukan presiden dalam sistem presidensil Indonesia itu kuat. “Tidak menduduki satu pimpinan dewan, atau alat kelengkapan dewan itu tidak apa. Tidak perlu takut presiden akan di-impeach,†kata Jimly saat