Surabaya, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad mengungkapkan, kode etik tak hanya mengikat para penyelenggara pemilu saja, melainkan juga majelis sidangnya. Hal ini diungkapkan Muhammad saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (21/10/2020). “Majelis juga terikat kode etik ada aturannya,” kata Muhammad.
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berharap Papua dan Papua Barat melahirkan pilkada yang berintegritas serta berkualitas pada Pilkada Serentak 2020. Dua provinsi di ujung timur Indonesia ini diharapkan ini menjadi contoh atau role model pemilu bagi kabupaten, kota, maupun provinsi yang lain yang melaksanakan pilkada. Harapan tersebut disampaikan dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 109-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Bupati Kabupaten Banggai, H. Herwin Yatim. Ia mengadukan enam penyelenggara pemilu di Sulawesi Tengah (Sulteng). Enam orang yang diadukannya terdiri dari lima
RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020). Pengadu dalam perkara ini adalah Novli Bernado Thyssen, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur. Dia mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari KPU
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Prof. Muhammad menyesalkan pandangan miring yang menyudutkan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pandangan itu mengatakan pilkada sebagai ajang konflik yang mengarah kepada perpecahan. Hal tersebut disampaikan Prof. Muhammad dalam Webinar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berintegritas di Wilayah Provinsi Maluku Utara’
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 97-PKE-DKPP/IX/2020 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (20/10/2020) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh tiga pengurus partai politik Kabupaten Fakfak, yaitu Natalis Fatubun (Wakil Ketua DPD PAN Fakfak), Abdul Rahman (Ketua DPC
Jakarta, DKPP− Dalam rangka meningkatkan derajat pelayanan kepada para pencari keadilan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, KPU, dan Bawaslu membangun sebuah kesepakatan. DKPP mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik pada badan ad hoc. Hal ini disampaikan oleh Anggota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai komitmen yang tinggi kepada jajaran penyelenggara, melalui penyelenggaraan Webinar Nasional Sosialisasi Kode Etik Dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020 Regional Timur yang digelar Senin (19/10/2020). Dalam webinar tersebut, DKPP meminta jajaran penyelenggara untuk merefleksikan kembali, agar tidak terulang persoalan yang sama, khususnya dalam
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sebelas penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk nomor 103-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Manokwari, Senin (19/10/2020) pukul 15.30 WIT. Sebelas penyelenggara pemilu ini diadukan oleh dua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, yaitu David
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 101-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari, pada Senin (19/10/2020). Perkara ini diadukan Orideko I. Burdam yang memberikan kuasa kepada Benediktus Jombang dan Muhammad Irfan. Duduk sebagai Teradu adalah Markus Rumsowek, Kalansina Aibini,