Gorontalo, DKPP – Penegakan kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh lembaga bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penanganan pelanggaran kode etik untuk penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, saat ini ditangani oleh kabupaten atau kota. Dulu, pada era DKPP periode 2012-2017 semua dugaan pelanggaran kode etik mulai dari KPU RI, Bawaslu RI sampai ke TPS,
Gorontalo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad menegaskan, kesuksesan dari perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020 bukanlah menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja, melainkan juga jadi tanggung jawab semua pihak. Demikian disampaikan Muhammad ketika memberi sambutan dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemprov Gorontalo di Kota Gorontalo, Senin (16/11/2020). “Tanggung jawab sukses
Bengkulu, DKPP – Potensi pelanggaran kode etik selama proses tahapan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang cukup tinggi. Pelanggaran etik ini bervariasi, salah satu contohnya adalah pelanggaran pada non tahapan. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Alfitra Salamm dalam Rapat Koordinasi serta Sosialisasi Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar di Kantor Sentra Gakkumdu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 116-PKE-DKPP/X/2020 pada Selasa (17/11/2020) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah tim penghubung Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan Moh. Yasin-Gunawan, Dadan Wahyudi. Dia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kota Surabaya, yaitu Nur Syamsi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 dan perkara nomor 124-PKE-DKPP/X/2020 pada Senin (16/11/2020) pukul 09.00 WIB. Kedua perkara ini diadukan oleh Calon Gubernur Bengkulu dalam Pilkada 2020, Agusrin Maryono. Ia memberikan kuasanya Yasrizal. Pada perkara nomor 124-PKE-DKPP/X/2020
Batu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hadir pada tahun 2012 sebagai reaksi ketidakpuasan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Saat itu, tahun 2009 KPU dilaporkan dan diberitakan buruk oleh partai, calon peserta pemilu, dan pemantau. Tetapi laporan tersebut tidak direspon dengan baik oleh KPU. Hal ini disampaikan oleh Anggota DKPP, Didik
Malang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berharap mahasiswa untuk lebih aktif mengawasi tindakan atau perilaku dari penyelenggara pemilu. Jika ditemukan perilaku penyelenggara pemilu yang menyimpang secara etika, kata Alfitra, mahasiswa tak perlu segan untuk mengadukan ke DKPP. “Kami berharap peran dari mahasiswa untuk melaporkan tindakan yang mungkin kurang baik
DKPP, Jakarta – Penyelenggara pemilu tingkat ad hoc diharapkan menegakkan kode etik dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad dalam webinar nasional yang diselenggarakan DKPP bertema “Sosialisasi Etik dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pilkada Serentak Tahun 2020, Regional Barat II”. “Saya
Jakarta, DKPP – Potensi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu tidak mengenal sekat atau batas usia, jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Pelanggaran pemilu seperti serangan jantung, menyerang penyelenggara tua maupun muda dan berpengalaman atau tidak. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm dalam Webinar Peningkatan Kapasitas SDM Session VII Penegakan Kode
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap lima (5) perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada 13 penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dalam tiga perkara dari lima perkara yang