Sawahlunto, DKPP – Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sekarang ini mengalami perkembangan sangat dinamis. Banyak kelebihan dan kekurangan yang tentu menjadi catatan. Saya berharap berbagai kelemahan dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang dirasakan jauh dari prinsip-prinsip berdemokrasi yang baik itu menjadi bahan buat evaluasi dalam rangka membangunblue print atau cetak biru untuk penyelenggaraan pemilu di 2019 dan seterusnya.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (30/5) memeriksa perkara Nomor 96/ DKPP-PKE-III/2014, aduan dari Caleg DPR RI PAN, Dirga Adhi Putra Sikarru yang didampingi oleh Thamrin selaku kuasa hukumnya. Pengadu melaporkan Usman Suhuria, Nurdin Pasokkori, Rehang, Adi Marwan, dan Mursalim selaku ketua dan anggota KPU Prov Sulbar dikarenakan tidak menindaklanjuti keberatan saksi dari
Jakarta, DKPP – Puluhan aksi yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Peduli Pemilu Legislatif 2014 se-Penggunungan Tengah Papua berunjuk rasa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (30/5). Mereka menuntut agar Ketua KPU Tolikara diberhentikan. Pasalnya, dia dinilai sudah bertindak tidak netral. Sekitar lima orang perwakilan aksi diterima oleh Kepala Biro Administrasi Dewan DKPP Ahmad Khumaidi. Dia
Jakarta, DKPP – Selain mengadukan ketua dan anggota KPU Papua, Willibrodus MW Tanggoy dan Cornelis Fransiscus Wigo juga mempermasalahkan ketua KPU Boven Digoel Natalis Tani. Pasalnya, dia terlibat dalam kepengurusan partai politik. Willibrodus mengatakan, Natalis Tani selaku Ketua KPU Kab. Boven Digoel terlibat partai Politik, dibuktikan dengan SK DPP PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia) Nomor: 032.016/DPP/PKDI/TUS/06/2011. “Ini bertentangan dengan undang-undang
Jakarta, DKPP – Willibrodus MW Tanggoy dan Cornelis Fransiscus Wigo mengadukan ketua, satu anggota KPU Boven Digoel dan ketua serta anggota KPU Provinsi Papua ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (30/05). Keduanya mempermasalahan karena mereka sudah masuk sepuluh besar dalam tim seleksi calon anggota KPU Boven Digoel, namun yang ditetapkan malah di luar nama sepuluh
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar lima sidang dalam waktu yang berbeda, Jumat (30/5). Dua sidang dilaksanakan di ruang Sidang DKPP, satu sidang di kantor Bawaslu Provinsi, sisanya melalui video vonference. Pukul 08.30 WIT (Waktu Indonesia Timur) sidang kode etik KPU Kab. Sorong Selatan, Sekretaris Kab.Sorong Selatan, Panwaslu Kab.Sorong Selatan dan Sekretaris Kab.Sorong Selatan
Jakarta, DKPP– Hari ini, Senin (26/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidangkan sembilan penyelenggara Pemilu di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kesembilan penyelenggara Pemilu tersebut yakni Mathias Ndelo, Bernadus Dowa, Yosefina Tanggu Bore, Abdi H Dasing, dan Paulus Oembu Rey, masing-masing ketua dan anggota KPU Kab Sumba Barat Daya. Selain itu, DKPP juga menyidangkan
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan dengan nomor perkara 90/DKPP-PKE-III/2014 dengan Teradu KPU dan Panwaslu Kab Bangkalan Jatim, Rabu (28/5). Pemeriksaan digelar melalui video conference, yang diketuai oleh Saut Hamonangan Sirait di Jakarta sedangkan baik Teradu, Saksi, dan Pihak Terkait beserta Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yaitu Nugroho, Nunuk dan Sri Sugeng Sujatmiko berada
Jakarta, DKPP– Sidang dengan no registrasi 89/DKPP-PKE-III/2014 berlangsung secara buka tutup. Hal ini dikarenakan pihak Pengadu yakni Agus Sofyan yang merupakan kuasa hukum dari adam Baedawi tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar hari ini, Rabu (28/5). “Tadi sekitar pukul 09.55 WIB Pengadu mengontak saya dan mengatakan bahwa tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan ada
Jakarta, DKPP – Majelis Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Utara menyidang Ketua Panwaslu Dairi Hotmanita Capah, Rabu (28-5). Dia diduga tidak menindaklanjuti laporan pengaduan. Johnly Simarmata, Pengadu, mengatakan, pada 16 April dia datang ke kantor Panwaslu untuk mengadukan terkait adanya money politic. Pihaknya belum bisa menyerahkan alat bukti namun bisa mengajukan saksi. Bukan laporannya ditindaklanjuti, dia