Teradu : Kami Telah Melakukan Standar Etik Jakarta, DKPP – Pihak Teradu, sebelas penyelenggara Pemilu di Sulteng yang diperkarakan oleh DPP Nasdem mengaku telah melakukan standar etik sesuai prosedur dalam menentukan keputusan. “Dalam setiap putusan kami, kami selalu berpedoman pada standar etik yang ada. Kami ini pelaksana teknis, kami dituntut berkepastian hukum dan proporsional,” ungkap
Jakarta, DKPP– Hari ini Selasa (10/9), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik atas perkra yang dilaporkan DPP Nasdem terhadap sebelas penyelenggara Pemilu di Sulteng. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi. Dalam kesempatan ini masing – masing pihak menghadirkan saksi. Sebelumnya, pada sidang yang digelar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan dari 44 pengaduan yang masuk, sebanyak 8 perkara yang akan disidangkan. Ini didasarkan hasil verifikasi berkas yang masuk (20/08-5/9) dalam rapat yang digelar pada Kamis (05/09) di Ruang Rapat DKPP Lt. 5, dipimpin anggota DKPP Nur Hidayat Sardini. Rapat dihadiri selain anggota DKPP juga jajaran sekretariat;
Jakarta, DKPP– Dalam pekan ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar tiga sidang melalui video conference (vidcon). Ketiga perkara yang akan disidangkan adalah perkara Maluku Utara, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Talaud. Sidang Maluku Utara akan digelar di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara di Kota Ternate dan Mabes Polri Jakarta pada Rabu (11/9) pukul 13.00
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Sumatra Utara, Kamis (10/09) pukul 13.00. Lokasinya, di Ruang Sidang DKPP Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Selaku majelis Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak. Pihak Teradu I yaitu ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Teradu II
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan dari 44 pengaduan yang masuk, sebanyak 8 perkara yang akan disidangkan. Ini didasarkan hasil verifikasi berkas yang masuk (20/08-5/9) dalam rapat yang digelar pada Kamis (05/09) di Ruang Rapat DKPP Lt. 5, dipimpin anggota DKPP Nur Hidayat Sardini. Rapat dihadiri selain anggota DKPP juga jajaran sekretariat;
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU Provinsi Sumatra Utara, Kamis (10/09) pukul 13.00. Lokasinya, di Ruang Sidang DKPP Lt.5 Jalan Thamrin No.14. Selaku majelis Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak. Pihak Teradu I yaitu ketua KPU Provinsi Sumatera Utara dan Teradu II
Jakarta, DKPP– Dalam pekan ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar tiga sidang melalui video conference (vidcon). Ketiga perkara yang akan disidangkan adalah perkara Maluku Utara, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Talaud. Sidang Maluku Utara akan digelar di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara di Kota Ternate dan Mabes Polri Jakarta pada Rabu (11/9) pukul 13.00
Jakarta, DKPP– Sidang putusan perkara Seram Bagian Barat, Maluku, digelar pada Jumat (6/9) di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat. Pengadu dalam perkara ini adalah Abdul Muthalib Kaisupy dan Muhammad Sarman. Keduanya sebagai ketua dan sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Seram Bagian Barat. Sedangkan Teradu adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan
Jakarta, DKPP- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Happy Susanto boleh bernapas lega. Pasalnya, hari ini (Jumat, 6/9), dia dinyatakan tidak bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelumnya, dia diadukan oleh Mochtar Rudin karena dianggap melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pengaduan tersebut, kata Pengadu, terkait rangkap jabatan Happy, yakni