Ketua KPU Jatim Mengaku Khilaf

Jakarta, DKPP –  Gara-gara menyebarkan pesan melalui Blackberry Messenger, Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Isi pesan itu, Ketua KPU Jatim dinilai telah bertindak tidak imparsial. “Pada tanggal 21 Agustus 2013 pukul 15.41 Teradu mengirimkan pesan melalui Blackberry Messenger yang isinya ‘Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP

Terkendala Anggaran, Teradu Tak Hadiri Sidang DKPP

Jakarta, DKPP– Akibat tidak tersedianya anggaran, pihak Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Maluku Tenggara Barat (MTB) tidak dapat menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP, hari ini, Kamis (24/10). Sebelumnya, kelima komisioner KPU Kab Maluku Tenggara Barat (MTB) ini dilaporkan oleh Florentina Laiyan, Ketua Panwaslu Kab Maluku Tenggara Barat (MTB). Kelimanya disangkakan

Dua Komisioner KPU Biak Numfor Diberhentikan

Jakarta, DKPP–  Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (24/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk dua komisioner lain dan merehabilitasi satu komisioner. “Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdri. Diana D. Simbiak, S.Sos. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada

Dua Komisioner KPU Biak Numfor Diberhentikan

Jakarta, DKPP–  Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (24/10) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras untuk dua komisioner lain dan merehabilitasi satu komisioner. “Merehabilitasi Teradu III atas nama Sdri. Diana D. Simbiak, S.Sos. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada

Anggota Majelis Menilai Sidang KPU Jatim Sandiwara

Jakarta, DKPP – Anggota majelis DKPP Nelson Simanjuntak menilai Teradu dan Pengadu pada sidang KPU Jatim bersandiwara. Majelis mempertanyakan atas sikap Pengadu yang seolah permisive atas jawaban sikap Teradu.   Sebagaimana diketahui, Trimoelja D Soerjadi, kuasa hukum dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf mengadukan Ketua KPU Jatim ke DKPP karena dinilai telah bertindak tidak imparsial. Namun Ketua

Teradu Mengaku Khilaf, Agenda Sidang KPU Jatim Berikutnya Putusan

Jakarta, DKPP – Agenda sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan pihak Teradu KPU  Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad pembacaan putusan. Pasalnya, pihak Teradu sudah mengakui akan kesalahannya. “Kalau memang Teradu sudah mengakui, buat apa dilanjut? Supaya bisa menghemat waktu dan biaya. Sidang berikutnya putusan saja,” kata anggota majelis Saut H Sirait. Hal tersebut terungkap dalam

Sidang Perdana Perkara Kepulauan Selayar

Jakarta, DKPP- Sidang perdana perkara Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (24/10) dengan agenda penyampaian pokok pengaduan oleh Pengadu dan penyampaian Jawaban oleh Teradu. Sidang dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Anna Erliyana. Pengadu adalah Ketua DPD PKS Kab Kep Selayar Arfianto dan Caleg DPRD Kab Kep Selayar

Caleg Demokrat Dicoret, Panwaslu Jambi Ngadu ke DKPP

Jakarta, DKPP – Panwaslu Kota Jambi memperkarakan KPU Kota Jambi atas pencoretan salah seorang calon legislatif (caleg) Partai Demokrat dari daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kota setempat Pemilu 2014. Pencoretan tersebut sebagai tindakan tidak cermat. “KPU Jambi menetapkan calon anggota DPRD Kota Jambi atas nama Bakri Pa’Jawa Daerah Pemilihan Kota Jambi I Jelutung-Pasar nomor

Ketua KPU Jambi: Ketua dan Anggota Panwaslu Jambi Dinilai Tidak Etis

Jakarta, DKPP – Ketua KPU Kota Jambi Ratna Dewi mempersoalkan ketua dan anggota Panwaslu Kota Jambi terkait keikutsertaannya dalam seleksi anggota KPU Kota Jambi. Menurutnya keikutsertaanya mengikuti seleksi KPU sebagai pelanggaran kode etik. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan eksepsi atas pengaduan dari Bawaslu dan Panwaslu Jambi dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Kota Jambi

DKPP Konsultasikan Naskah Akhir Peraturan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu Ke DPR dan Pemerintah

Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengirimkan surat No. 0935/Und/DKPP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPR RI, perihal Konsultasi Naskah Akhir Tata Laksana penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun maksud dari penyampaian surat tersebut yakni untuk meminta masukan, tanggapan dan pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Bersama tentang