Jakarta, DKPP– Anggota majelis Nelson Simanjuntak meminta keterangan kepada pihak Pengadu mengenai jumlah anggota komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang diadukan hanya tiga orang. Sementara dua komisioner lainnya tidak diperkarakan. “Kalau cuma tiga, dikhawatirkan akan menimbulkan syakwasangka (prasangka). Misalnya melindungi yang dua komisioner lainnya. Dalam laporan pengaduan kan tidak menyebutkan perbuatan orang per orang,” ujar
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa 23/7 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Maluku Tenggara. Sidang digelar pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang perdana dengan
Jakarta, DKPP- Peraturan bersama antara DKPP, Bawaslu, dan KPU tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu akhirnya masuk tahap finalisasi. Alotnya untuk menyepakati pasal demi pasal sudah ada titik temu. Para petinggi tiga lembaga bertemu kembali di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Senin (22/7). Mereka adalah, dari DKPP Ketua Prof Jimly Asshiddiqie, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormata Penyelenggara Pemilu resmi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DKPP dengan Kejaksaan RI. Nota kesepahaman (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung RI Basrief Arief, dengan dihadiri oleh Anggota DKPP Saut H Sirait, Valina
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), hari ini (22/7) sekitar pukul 09.30. Bertempat di Ruang Sasana Pradana Kejaksaan, Kantor Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, penandatanganan dilakukan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan Jaksa Agung Basrief Arief. Penandatangan nota kesepahaman ini disaksikan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia
Makassar, DKPP- Jika Bawaslu Provinsi sudah bisa menerima pengaduan pelanggaran kode etik, maka akan banyak keuntungan bagi DKPP maupun Bawaslu Provinsi. Bagi DKPP, kata Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS, akan terkurangi bebannya karena melimpahnya pengaduan. “Untuk Bawaslu provinsi, penerimaan pengaduan pasti akan memberikan banyak pelajaran. Termasuk, Saudara-saudara nanti diam-diam paham celah-celah
Makassar, DKPP- Bimbingan teknis (Bimtek) Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Makassar pada hari kedua (Jumat, 19/7) memasuki sesi pembahasan materi. Pada sesi ini materi dibagi menjadi dua, yakni yang sifatnya filosofis konseptual dan yang bersifat teknis. Dari pukul 08.30-11.45, materi yang konseptual disampaikan. Metodenya lewat ceramah, permainan, dan tes tulis.
Makassar, DKPP– Anggota DKPP (ex officio KPU) Ida Budhiati menyebutkan bahwa penerima pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu harus mengedepankan unsur pelayanan. DKPP dan Bawaslu mempunyai tugas mulia, menjadi penjaga untuk mewujudkan integritas pemilu. Akan tetapi, mengingat DKPP ada dipusat, perlu dibantu Bawaslu provinsi untuk menerima laporan. Berdasarkan pengalaman, menurut Ida, proses pencalonan dalam pemilukada
Jakarta, DKPP– Ahmad Khumaidi SH, MH resmi menjadi Kepala Biro DKPP yang pertama, setelah dilantik oleh Sekjen Bawaslu/DKPP Gunawan Suswantoro, Msi pada Jumat (19/7) pukul 14.30 WIB. Di dalam sambutannya, Gunawan berpesan kepada Kepala Biro DKPP agar dapat meningkatkan kinerja birokrasi secara lebih baik. “Walaupun DKPP lembaga baru, namun banyak pekerjaan rumah yang begitu besar
Jakarta, DKPP – Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khafifah Indarparawangsa melaporkan lima komisioner KPU Jatim kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jumat (19/07) sekitar pukul 17.45. Ia datang bersama bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Herman Sumawiredja ditemani pengacaranya, koordintaor tim pengacara Khafifah-Herman, Otto Hasibuan. Dalam keterangannnya kepada wartawan, Otto Hasibuan menjelaskan, pihaknya mengadukan dugaan pelanggaran