Sidang Kode Etik Pilgub Maluku Gelar Bukti dan Saksi

Jakarta, DKPP- Sidang aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku memasuki babak kedua. Sidang yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di ruang sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/6) dengan agenda Pemeriksaan Bukti dan Saksi yang Diajukan. Majelis Sidang diketuai oleh Nur Hidayat Sardini didampingi Anggota Majelis Saut H

KPU Prov Bali: Tidak Ada Anggaran

*** Terkait Rekapitulasi di Kantor Bupati JAKARTA, DKPP – Anggota KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati  menjelaskan bahwa rekapitulasi suara di kantor Bupati karena keterbatasan anggaran. Pihaknya tidak memiliki kantor KPU. Ada pun kantor KPU sekarang, kondisinya sangat memprihatinkan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kedua KPU Provinsi Bali.  Sebagai Teradu 1,  ketua dan anggota

Sidang Ke-2, Teradu 24 Anggota KPU se-Bali

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Kamis 13/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Prov Bali serta Ketua dan anggota Kab Badung, Karangasem, Buleleng, dan Tabanan. Sidang digelar pukul 16.30 di ruang sidang DKPP Lantai 5  di Jl MH Thamrin 14 Jakarta. Sidang

Sekjen PDIP Izin

Jakarta, DKPP –  Sekjen PDI Perjuangan Cahyo Kumolo tidak melanjutkan proses persidangan kedua. Ia izin karena akan mengikuti tahlilan atas wafatnya Alm. Taufiq Kiemas, ketua MPR RI yang juga suami dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. "Mohon izin Yang Mulia, Pak Cahyo Kumolo izin karena beliau akan menghadiri acara Tahlilan usai magrib," ujar salah seorang

Sidang ke-3, Teradu Ketua dan Anggota KPU Kab Barito Timur

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa 11/6 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sidang digelar pukul 16.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang

Nasib Ketua KPU Jatim Ditentukan Besok

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan Putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU Jatim Andry Ahmad Dewanto besok (07/11) pukul 16.00 WIB. Lokasi sidang  akan dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No.14. Pihak Pengadu, Trimoelja, kuasa dari pasangan Karwo-Saifullah Yusuf (Karsa) pada Pilgub Jatim 2013 mendalilkan,

6 Anggota DKPP Audiensi kepada Presiden

JAKARTA, DKPP – Ketua dan lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) audiensi ke istana, tadi siang sekitar pukul 14.15. Mereka adalah Prof Jimly Asshiddiqie (ketua) dan anggota; Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Valina Singka, Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati, didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Gunawan Suswantoro SH MSi.  Rombongan diterima langsung Presiden Susilo Bambang

Masyarakat Berharap KPU dan Panwaslu Kota Bima Akur

Jakarta, DKPP – Hubungan tidak harmonis antara KPUD dan Panwaslu Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sorotan masyarakat. Lembaga Pengembangan Potensi Umat, sebuah lembaga sumber daya masyarakat (LSM) di NTB mengadukan Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Bima ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Benyamin Ahmad, Ketua LSM tersebut yang juga sebagai Pengadu, menilai bahwa

Ketua dan Anggota DKPP Bertatap Muka dengan Presiden

Rilispers:   Ketua dan Anggota DKPP Bertatap Muka dengan Presiden   Jakarta, DKPP – Pada Selasa 11 Juni 2013 pukul 14.00 WIB, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertatap muka dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta.   Maksud dan tujuan pertemuan tersebut dalam rangka melaporkan

Jimly Perkenalkan Peradilan Etik kepada Presiden

Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr Jimly Asshiddiqie memperkenalkan sistem peradilan etika penyelenggara negara kepada Presiden. Peradilan etika tujuannya untuk mengontrol prilaku pejabat publik baik yang ada di pusat hingga ke daerah.  “Kita memerlukan UU Etika Penyelenggara Negara. Presiden sangat menyambut baik ide ini. Presiden bila berbicara soal etika selalu consern,”