Jakarta, DKPP – Politik uang atau money politic menjadi potensi pelanggaran paling besar dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 menjadi celah masuknya money politic. Selain itu, diperkuat budaya masyarakat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk tiga perkara yakni perkara nomor 127-PKE-DKPP/X/2020, 128-PKE-DKPP/X/2020, dan perkara nomor 132-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (26/11/2020). Pada pukul 09.00 WITA, DKPP akan menggelar sidang perkara nomor 127-PKE-DKPP/X/2020 dan 128-PKE-DKPP/X/2020. Perkara ini diadukan oleh Awang Yacoub Luthman melalui
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Ngetren Media (Ngobrol Etika penyelenggara Pemilu Dengan Media) pada Selasa (24/11/20). Sebagai informasi, sejak September hingga November 2020, DKPP telah melaksanakan Ngetren Media di 19 provinsi di Indonesia. Untuk diketahui, Provinsi Papua Barat akan menggelar pilkada di sembilan kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang. Dari sembilan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 dan 124-PKE-DKPP/X/2020 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (24/11/2020). Sidang dipimpin Ketua Majelis, Dr. Alfitra Salamm, APU, dengan anggota, Dr. Ida Budhiati. Perkara ini diadukan oleh bakal calon Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melakukan tatap muka dengan insan pers Provinsi Maluku di Kota Ambon, Senin (23/11). Dalam kegiatan bertajuk Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) ini, hadir Anggota DKPP RI, Teguh Prasetyo, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Maluku sekaligus akademisi Universitas Pattimura, Efie Baadilla, dan Ketua AJI
Manokwari DKPP – Sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang di sembilan provinsi 270 kabupaten/kota tergantung dari integritas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pemimpin yang berintegritas dalam sebuah negara demokrasi selalu dilahirkan melalui pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Namun, muara dari semua itu adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas yang berpegang
Jakarta, DKPP – Pilkada serentak 2020 akan digelar hanya dalam hitungan lagi yakni pada 9 Desember mendatang. Pilkada kali ini dilaksanakan dalam posisi yang paling sulit. Penyelenggara pemilu dihadapkan pada situasi pandemi covid-19 yang tentunya akan mempengaruhi proses pelaksanaannya. Meskipun demikian hal ini jangan sampai mengurangi kualitas demokrasi. Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Prof. Teguh
Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan, masyarakat akan merasakan suasana yang sangat berbeda di sekitar TPS saat hari pemungutan suara Pilkada serentak Tahun 2020. Pandemi Covid-19 menjadi alasan yang mengharuskan masyarakat tidak berkerumun dan bersosialisasi di sekitar TPS seperti yang lazim ditemui dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi di tanah air. KPU
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 126-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Maluku pada Senin (23/11/2020). Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu Suparjo Rustam Rumakamar, Rosna Sehwaky, Syaifudin Rumbori menjadi Teradu dalam perkara ini. Ketiga penyelenggara pemilu tersebut diadukan
Pangkalpinang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan kepatuhan etika penyelenggara pemilu perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jumlah penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi, baik itu peringatan, peringatan keras, pemberhentian dari jabatan, pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian tetap didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut disampaikan Alfitra Salamm dalam Rapat Koordinasi Penegakan Kode