Bogor, DKPP − Focus Group Discussion (FGD) ‘Kajian Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan’ yang digelar pada Kamis-Sabtu (26-28/11/20) di Hotel Salak, Bogor merupakan kegiatan yang penting. Pedoman acara adalah untuk mengatur bagaimana memperoleh kebenaran etika, salah atau tidaknya etika berupa tata cara sehingga prinsip persidangan DKPP yang cepat, sederhana, dan tanpa biaya tersebut harus tercermin dalam
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 127-PKE-DKPP/X/2020 dan 128-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (26/11/2020) pukul 09.00 WITA Perkara Nomor 127-PKE-DKPP/X/2020 Perkara ini diadukan oleh Awang Yacoub Luthman melalui kuasanya Narsum. Ia mengadukan Erlyando Saputra, Nofand Surya Gafilah, Purnomo, Jainal Arifin, dan Yuyun Nurhayati
Balikpapan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 132-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (26/11/2020) pukul 13.30 WITA Perkara ini diadukan oleh Edi Sudirman melalui kuasanya Narsum. Pengadu melaporkan Muhammad Rahman, Sofiyan, Ali Mukid, Teguh Wibowo dan Yulia Parlina selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) ‘Kajian Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan’ pada Kamis-Sabtu (26-28/11/20) di Hotel Salak, Bogor. “Kegiatan FGD ini sangat penting, mendesak, dan strategis. Tanpa mensimplifikasi FGD yang lain, saya harap forum diskusi ini bisa ‘menguliti’ dan mengidentifikasi secara cermat, poin-poin mana dari peraturan tentang pedoman
Banda Aceh, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof. Teguh Prasetyo berpesan agar penyelenggara pemilu harus mampu mengendalikan diri dan menahan emosinya Menurutnya, pengendalian diri merupakan salah satu ciri dari penyelenggara pemilu yang bermartabat. Hal ini disampaikan Teguh saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Panwaslih
Balikpapan, DKPP – Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang hanya tinggal dalam hitungan hari. Tidak ada diskusi yang dilakukan baik oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada, pilkada tetap berjalan. Anggota Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, dalam acara Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media)
Bandung, DKPP – Jumlah pelaporan atau aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai dengan 23 November 2020 mencapai 139 aduan. Sebanyak 36 laporan atau aduan terkait dengan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon, disusul dengan penetapan pasangan dengan 23 laporan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 138-PKE-DKPP/XI/2020 pada Jumat (27/11/2020) pukul 09.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa enam penyelenggara pemilu, yang terdiri dari lima Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur dan seorang dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Lima Teradu
Balikpapan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengungkapkan terdapat empat makna utama di setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang digelar oleh DKPP. Pertama persidangan untuk menegakkan keadilan. Meski perkara yang diadukan ke DKPP dinilai kecil namun hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang mencari keadilan.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meraih posisi ketiga sebagai lembaga negara non struktural yang paling terbuka informasinya. Hal ini diumumkan dalam kegaitan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang diadakan secara daring oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (25/11/2020). Dalam penganugerahan itu, KIP memasukkan DKPP sebagai lembaga negara non struktural ke