Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 29/5 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Jaya Wijaya, Prov Papua. Sidang digelar pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu 29/5 menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Kab Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sidang digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5, Jl. MH. Thamrin No 14 Jakarta Pusat.
Jakarta, DKPP- Sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat, dengan nomor perkara 57.58/DKPP-PKE-II/2013 hari ini (Selasa, 28/5), ditunda. Penundaan tersebut karena dari pihak teradu, yakni ketua dan anggota KPU Kota Sawahlunto tidak ada yang hadir dalam persidangan. “Majelis Sidang memutuskan menunda sidang hari ini. Sesuai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tak perlu ditakuti. Kita maunya dicintai. Namun ternyata, banyak sekali aduan pelanggaran kode etik Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Selama setahun ini, DKPP sudah menangani 70 perkara. Aduan tersebut sebagian besar kondisinya dalam keadaan gawat. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusun Peraturan Bersama tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu. Penyusunan Peraturan bersama ini bertujuan agar mekanisme kerja ketiga lembaga penyelenggara Pemilu semakin profesional dan bersinergi. Sebelumnya ketiga lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) telah memiliki sebuah Peraturan Bersama Nomor 1,11, 13 Tahun 2012,
Jakarta,DKPP– Ratusan massa mendatangi sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (24/5) pukul 15.00 WIB. Massa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Peduli Penajem Paser Utara (SMP 3) ini meminta agar DKPP memecat Ketua KPU Kab Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur atas nama Andi Arfin. Fajar Ardy Hidayatullah koordinator lapangan dalam aksi tersebut, mengatakan
Jakarta, DKPP – Pada tahun 2014 akan dihadapkan dengan Pemilu kolosal. Tempat Pemungutan Suara lebih dari 573 ribu. Petugas panitia pemungutan suara jumlahnya sangat banyak. Jumlah pemilih juga meningkat. Dari Sabang sampai Merauke masyarakat memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian disampaikan Dr Valina Singka Subekti, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan Penyusunan Peraturan DKPP Tentang Hubungan Kerja DKPP, KPU dan Bawaslu. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari mulai Kamis hingga Sabtu (23-25/5) di Jakarta. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi Anggota Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait dan
Jakarta, DKPP- Tiga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beda pendapat (dissenting opinion) dalam memutuskan perkara KPU. Terjadinya dissenting opinion disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan atas laporan enam partai. Keenam partai itu; Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Buruh, Partai Republik, Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Dalam
Jakarta, DKPP- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperingatkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusan sidang kode etik yang digelar DKPP. Peringatan tersebut terkait aduan beberapa partai politik (parpol) yang tidak lolos verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2014. “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada para Teradu I atas nama Sdr. Husni Kamil Manik, sebagai Ketua Komisi