Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie merasa miris, ada degradasi kepercayaan kepada proses Pemilu 2014. Pertama, ada penurunanan citra terhadap politik, politisi dan lembaga politik termasuk partai politik di dalamnya. Kedua, Ada penurunan partisipasi dalam Pemilukada. Ketiga, ada masalah dalam citra kinerja kelembagaan negara yang akan menjalankan proses Pemilu,
Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menyarankan kepada ,penyelenggara Pemilu untuk melihat persidangan di DKPP. Pasalnya, bila mengikuti persidangan-persidangan di DKPP akan mendapatkan gambaran bagaimana cara beracara di DKPP. "Beracara di DKPP berbeda dengan di persidangan pada umumnya. Bedanya, Pengadu boleh menunjuk pengacara, sedangkan Teradu tidak boleh," jelas dia.
Banjarmasin, DKPP- Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini memberikan pembekalan kepada 60 anggota KPU kabupaten/ kota se-Kalimantan Selatan dalam acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kalimantan Selatan di Hotel Royal Jelita ,Jl. Ahmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (30/11). "Sebagai penyelenggara Pemilu berhati-hatilah bicara. Baik
Panel Majelis Marah dalam Persidangan Jakarta, DKPP– Ketua Panel Majelis sidang DKPP, Saut H Sirait bersama Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati marah dalam persidangan yang digelar pagi ini, Selasa (3/12). Pasalnya, Teradu yang merupakan Ketua Panwascam di Banjar mengaku menjadi Saksi dalam persidangan MK atas rekomendasi dari Pemda karena dirinya merupakan salah satu ketua forum/LSM
Jakarta, DKPP– Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo, akhirnya DPR RI menyetujui Peraturan DKPP terkait Rancangan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggara Pemilu dan Rancangan Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu di Daerah. Persetujuan tersebut
Batam, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hari kedua sesi siang dimulai pukul 08.30 WIB. Adapun materi pada sesi ini yakni “Tata cara melakukan pemeriksaan administrasi laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Pada sesi ini para peserta diperkenalkan mengenai perbedaan barang bukti dan alat bukti, dengan narasumber Nur Said dari
Batam, DKPP – Pejuang demokrasi, tidak bisa dinilai dengan uang. Penyelenggara Pemilu adalah front line. Pekerjaan sebagai penyelenggara Pemilu adalah pekerjaan yang sifatnya amanah tetapi penuh juga dengan gangguan yang bisa datang dari peserta Pemilu, pemerintah, stake holder lainnya, demikian anggota DKPP Valina Singka menyampaikan materi dihadapan pesertaBimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara
Batam, DKPP – “Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, bertempat di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis 21/11 memasuki sesi kedua. Anggota DKPP Valina Singka Subekti menjadi narasumber terkait pentingnya pemahaman kode etik bagi penyelenggara Pemilu. “Kode etik penting untuk membangun sebuah Pemilu yang berintegritas karena Pemilu yang berintegritas merupakan dasar dari demokrasi,
Batam, DKPP- Salah satu tujuan (Bimtek) Pelaksanaan Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Batam, Kepulauan Riau, adalah membekali Bawaslu provinsi untuk menerima pengaduan. Ke depan, pengaduan tidak hanya diterima oleh DKPP, tapi bisa juga melalui Bawaslu provinsi jika pelanggaran dilakukan oleh Panwaslu atau KPU kab/kota. “Yang bisa menerima pengaduan hanya Bawaslu. KPU tidak bisa menerima.