Jakarta, DKPP – Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajak Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk mempersiapkan diri menyongsong tahun pembaruan hukum pemilu. Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati mengatakan pembaruan hukum pemilu sudah dimulai tahun 2020 ini. Kemungkinan besar pembahasan akan lebih intensif di tahun 2021 mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Ida
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berpendapat bahwa jajaran KPU serta Bawaslu di seluruh Indonesia harus menguatkan komunikasi dan koordinasi guna menguatkan demokrasi Indonesia. Menurutnya, seringkali masih terjadi perbedaan tafsir di antara kedua lembaga tersebut, khususnya di daerah, terhadap regulasi atau peraturan terkait tahapan pemilu maupun pilkada. Ia juga
Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah (Rakornas TPD) dan Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP 2020 merupakan rangkaian kegiatan dengan Bimbingan Teknis Tim Pemeriksa Daerah (Bimtek TPD) Regional I, II, dan III yang digelar Medan, Surabaya, dan Makassar beberapa waktu yang lalu. Hasil
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyelenggarakan kegiatan “Penyampaian Laporan Kinerja (Lapkin) DKPP Tahun 2020” sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP mengemban amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menerima, memeriksa, dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebagai wujud nyata melaksanakan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu Kabupaten Jayawijaya dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 157-PKE-DKPP/XI/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (17/12/2020). Tujuh penyelenggara pemilu ini terdiri dari lima Anggota dari KPU Kabupaten Jayawijaya dan dua Anggota dari Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.
Jayapura, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengapresiasi masyarakat dan penyelenggara pemilu di Provinsi Papua karena telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan etik di wilayah Bumi Cenderawasih. Hal ini disampaikan Alfitra saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (16/12/2020)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 11 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (16/12/2020) pukul 09.00 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu. Dua penyelenggara tersebut adalah Anggota Bawaslu Kab. Pegunungan Arfak, Elihut
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, Rahman Ismail karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 114-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi dibacakan Majelis DKPP yang diketuai oleh Prof. Muhammad dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 11 perkara di Ruang Sidang DKPP pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, Elihut Towansiba karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 108-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi dibacakan Majelis DKPP yang diketuai oleh Prof. Muhammad dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 11 perkara di Ruang Sidang DKPP pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 11 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (16/12/2020) pukul 09.00 WIB. Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di ruang sidang DKPP Jakarta,