Makassar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa perkara kode etik penyelenggara pemilu tak mengenal batas waktu atau kadaluarsa. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Kamis (5/11/2020). “Perkara etika tidak ada batas kadaluarsa,”
Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (5/11/2020) pukul 19.00 WITA. Hadir Ketua DKPP Prof. Muhammad memimpin jalannya rakornis bersama Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo. Dalam forum, Prof. Muhammad mengatakan bahwa DKPP mendukung upaya penyelenggara untuk terus mengikhtiarkan pilkada berintegritas.
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (5/11/2020). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka persiapan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara yakni 113-PKE-DKPP/X/2020, 117-PKE-DKPP/X/2020 dan perkara nomor 118-PKE-DKPP/X/2020. Anggota DKPP, Dr.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 110, 111, dan 112 -PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 14.00 WITA. Ketiga perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya, Wakil ketua 1/ DPD Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/X/2020 Pengadu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 115-PKE-DKPP/X/2020 pada Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WITA. Pengadu pada perkara ini adalah Syarief Azis, Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dia melaporkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Faisal Amir, Misna M Attas,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 113-PKE-DKPP/X/2020, 117-PKE-DKPP/X/2020, dan 118-PKE-DKPP/X/202 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura. Pertama perkara nomor 113-PKE-DKPP/X/2020 akan digelar pada Jumat (6/11/2020) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Henry L. Borotian dan Hans Peter
Jakarta, DKPP – Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 11 perkara pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat untuk perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020. Sanksi tersebut terdiri atas sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Koordinator Divisi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada lima penyelenggara pemilu Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam sidang pembacaan putusan untuk 11 perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB. Lima penyelenggara pemilu ini terdiri dari empat orang dari Bawaslu Kabupaten Banggai dan seorang dari Bawaslu Provinsi Sulteng.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Jeneponto, Baharuddin Hafid karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 96-PKE-DKPP/IX/2020 dan 104-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi dibacakan Majelis DKPP yang diketuai oleh Dr. Alfitra Salamm, APU dalam sidang pembacaan putusan sebanyak 11 perkara di Ruang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 11 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (4/11/2020) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada enam penyelenggara pemilu. Enam penyelenggara tersebut adalah Ketua KPU Kab. Jeneponto Baharuddin Hafid, Ketua