Jakarta, DKPP– Sidang kedua perkara Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pada Kamis (22/8), kembali tidak dihadiri Teradu Ketua KPU Gunung Mas Guna dan Anggota Madradiwan, Titi Yu Krisna, dan Yusaka Teddy. Menurut Koordinator Penanganan Pelanggaran Kode Etik Wilayah Kalimantan-Sulawesi Purnomo, tidak ada konfirmasi dari Teradu atas ketidakhadirannya. “Tidak ada keterangan, baik SMS atau telepon,” kata
Semarang, DKPP– Kamis, (22/8) acara Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu resmi dimulai. Acara dibuka langsung oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie yang ditandai dengan pemukulan gong bersama Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Pembukaan Bimtek ini dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat di Semarang seperti media massa, partai politik, akademisi,
Jakarta, DKPP – Servasius S Manek, ketua Korda NTT DPP Partai Hanura mengeluhkan atas sikap ketua KPU Lembata. Karena pada saat dia bersama rombongannya akan menyampaikan penjelasan mengenai kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Lembata, ketua KPU Lembata pergi. “Kami, utusan dari DPP Partai Hanura datang ke kantor KPU Lembata. Tujuannya untuk menyampaikan keabsahan kepengurusan
Jakarta, DKPP – Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Sunadi Buamona melaporkan tiga anak buahnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut terungkap dalam persidangan di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin no 14, Rabu (21/08) pukul 10.00. Mereka adalah Joni Pura, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba sekaligus sebagai para Teradu. Dalam sidang tersebut, ketua majelis Nur
Jakarta, DKPP– Sidang perdana perkara Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu (21/8) tidak dihadiri oleh Teradu. Mereka adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, yakni Anisatul Mardiah, Chandra Puspa Mirza, Ong Berlian, Kelly Mariana, dan Herlambang. “Teradu sudah menghubungi Sekretariat DKPP. Alasan tidak hadir karena sedang menjalankan putusan MK untuk pemilukada ulang dua kabupaten/kota
Jakarta, DKPP- Ketua Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamonangan Sirait mempersilakan tiga Pengadu perkara Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan pokok pengaduannya, meskipun Teradu tidak hadir dalam sidang. Hal tersebut, kata Saut, demi efisiensi mengingat Pengadu sudah jauh-jauh datang dari Sumatera ke Jakarta. “Tidak masalah, saya persilakan Pengadu menyampaikan pokok-pokok pengaduannya. Semua nanti akan
Sebelum sidang KPU Provinsi Sumsel, paginya (21/08) pukul 10.00, DKPP akan menggelar dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Pihak Teradu, tiga anggota KPU Kab Kepulauan Sula Joni Pura, Basri Buamona dan Bustamin Sanaba. Sedangkan pihak Pengadu, Muhammad Asrun. Selaku majelis, Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait dan Ida Budhiati. Pokok pengaduannya, Teradu
DKPP Menyidang KPU Sumsel **** Terkait Penetapan Paslon Alex Noerdin-Ishak Mekki Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana KPU Provinsi Sumatera Selatan besok (21/08) pukul 14.00. Lokasinya, di ruang sidang DKPP, Jalan Thamrin No 14. Agendanya, mendengarkan penyampaian pengaduan Pengadu dan mendengarkan jawaban dari pihak Teradu. Rencananya, selaku ketua majelis
Jakarta, DKPP – Lima Komisioner KPU Prov Riau diperkarakan ke DKPP oleh tiga Pengadu sekaligus. Salah satu Pengadu yakni Bambang H Rumnan memperkarakan para Teradu ini dikarenakan pihak Teradu telah melegalkan tandatangan scanning dalam penetapan DCS. “Dalam proses penetapan DCS, tanda tangan scanning dinilai tidak melanggar administrasi maupun kode etik oleh para Teradu, malah oleh
Jakarta, DKPP- Sidang kedua perkara Maluku Tenggara, Maluku, pada Selasa (20/8) agendanya pemeriksaan saksi dan bukti. Pengadu yang merupakan calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 M. Thahir Anubun diwakili oleh kuasa hukumnya, Damrah Mamang, Suwardi Kalengkongan, dan Aliman Matdoan. Pengadu menghadirkan lima saksi yang dianggap relevan dan mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Kelima