Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 51-PKE-DKPP/III/2023 pada Jumat (14/4/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdul Haris yang memberikan kuasa kepada Yulianus Kegiye. Abdul Haris mengadukan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Sebastianus Tebai. Sebastianus didalilkan tidak bisa menjaga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/III/2023 pada Jumat (14/4/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Jemris Ph. Yonas. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Jacob Alupaty Demny. Jacob Alupaty Demny didalilkan telah mendaftarkan diri sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 57-PKE-DKPP/III/2023 pada Rabu (12/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Khoirul Anwar. Khoirul mengadukan Anasta Tias, Wahyu Hidayat Setiyadi, Syarifudin, Ania Trisna, dan Apandi (sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar Fahrul Rozi selaku Teradu dalam perkara nomor 16-PKE-DKPP/II/2023 dan 23-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Rabu (5/4/2023). Fahrul Rozi berstatus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023 pada Rabu (5/4/2023) pukul 09.00 WIB. Pihak Pengadu dalam perkara ini adalah Fazriansyah. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara Mhd. Safri Desky serta empat Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan bahwa mengingatkan KPU dan Bawaslu akan potensi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dalam verifikasi perbaikan untuk Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Hal ini disamapiakannya saat menghadiri undangan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penjelasan Bawaslu RI mengenai penanganan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 45-PKE-DKPP/III/2023 pada Selasa (4/4/2023) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Issak Tabuni. Ia mengadukan Ochla Nirigi, Peneas Lokbere, Voni Wunungga, Wilson Yansen Isir, dan Mira Wesareak (masing-masing sebagai Ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Jumat (31/3/2023). Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan M. Ridwan Harahap dan perkara nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Hamdani Hasibuan. Dalam perkara 43-PKE-DKPP/III/2023, M. Ridwan Harahap mengadukan Ketua dan tiga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari selaku Teradu dalam perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Kamis (30/3/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwady dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Indra Milwady berstatus sebagai Teradu I dalam perkara nomor 9-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh lima Anggota Panitia Pengawas Kecamatan