Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 195-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, pada Kamis (30/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Hadrian Ripin. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo. Hadrian juga mengadukan Ketua
Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya sinergitas kelembagaan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu yang digelar oleh Bawaslu RI, di Aula Fakultas Hukum
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 192-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (15/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Silsilah Kasih Putra Abadi Halawa. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara, Yanser Wardin Harefa (Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 192-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (15/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Silsilah Kasih Putra Abadi Halawa. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Garut karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan atas tiga perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (13/10/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras
Pangkal Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor perkara: 191-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Kamis (9/10/2025). Perkara ini diadukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Muhammad Taufik Koriyanto, yang memberi kuasa kepada Adhel Setiawan. Sedangkan
Jakarta, DKPP— Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya menjunjung tinggi etika dan integritas bagi seluruh penyelenggara pemilu guna memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu. Hal tersebut disampaikan secara daring dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Selasa (7/10/2025). Dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 191-PKE-DKPP/IX/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Muhammad Taufik Koriyanto yang memberi kuasa kepada Adhel
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada delapan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan atas enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (6/10/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I, Isai
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 106-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (30/9/2025). Perkara ini diadukan oleh Akbar Nur Arfah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, beserta enam anggotanya yaitu: Abdul Malik,