Jakarta, DKPP – Demokrasi di Indonesia telah tumbuh dengan baik. Bahkan indeks demokrasi Indonesia meningkat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pertumbuhan dari Pemilu ke Pemilu. Dia pun merasa bangga karena demokrasi di Indonesia mendapatkan pujian dari negara-negara asing. “Ini prestasi Bangsa Indonesia. Saya
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan, selama tahun 2012-2017 ada lima kali Pemilu; pertama, Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari tahun 2012-2014. Kedua, Pemilu anggota DPR, DPR, DPRD tahun 2014. Ketiga, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Keempat, Pemilu kepala daerah serentak dan wakil
Jakarta, DKPP- Ketua KPU Kabupaten Waropen, Papua, Jermias Mofu kembali menghadapi sidang etik penyelenggara Pemilu, Rabu (17/2). Sidang kali ini diadakan secara video conference dari kantor DKPP Jakarta dan kantor Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura. Mejelis sidang dipimpin oleh Prof Anna Erliyana, didampingi Anggota Saut Hamonangan Sirait Anggota Tim Pemeriksa Daerah dari Papua yakni Sombuk
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (16/2) menggelar sidang pemeriksaan dengan Teradu Panwas Kab. Mamuju Utara, mereka adalah Nasrun Natsir, Andi Nurhadi, dan Syamsudin. Pemeriksaan dipimpin oleh Valina Singka Subekti dengan didampingi Tim Pemeriksa Daerah Sukadji Sarbi, Mukmin Taufiq, Busrang Riandhy, dan Mursalim. Sidang ini adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan dalil
Jakarta,DKPP – Lembaga Independen Pemantauan Demokrasi (LIPD) merasa heran dengan sikap Panwas Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pasalnya, mengadukan dugaan pelanggaran pihak Panwas malah menanyakan status pelapor. Glorio Sanen, direktur LIPD yang juga sebagai Pengadu, menjelaskan, pihaknya menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Panwascam Silat Hilir pada 11 November 2015. Kemudian pihaknya mengadukan
Jakarta, DKPP – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sragen, Slamet Basuki Indrowiyono, harus menjalani sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Senin (15/2). Dia didalilkan tidak memberikan sanksi kepada semua saksi Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Dedy Endriyatno (Paslon bupati terpilih), yang mengenakan atribut Paslon di hari pemungutan suara, 9 Desember
Jakarta, DKPP- Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2015 menyisakan banyak catatan, di antaranya adalah soal pengaturannya. Pengaturan Pemilukada 2015, yang regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pemilukada. Bersama KPU, Bawaslu, masyarakat pegiat Pemilu, dan media massa pada Rabu (10/2) DKPP menggelar diskusi untuk
Jakarta, DKPP – Formulir C6-KWK kurang lengkap, ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terpaksa harus mengikuti sidang kode etik. Pasalnya, oleh Panwas setempat selaku Pengadu, dinilai tidak profesional. Sidang berlangsung melalui video conference di ruang Sidang DKPP dan kantor Bawaslu Kalimantan Tengah, Selasa (9/2) tadi pagi pukul 09.00 WIB. Selaku Ketua majelis Ida
Pekanbaru, DKPP – Sidang dugaan pelanggaran kode etik DKPP dengan Teradu Anggota Panwas Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Rudy Iskandar Zulkarnain, diwarnai saling bantah antara Teradu dengan koleganya sesama penyelenggara pemilu. Hal ini terungkap saat Pengadu menerangkan secara detail dalil aduan terkait calon petaha yang melakukan pergantian jabatan sebelum 6 bulan masa jabatan berakhir. “Saat
Pekanbaru, DKPP – Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Rudy Iskandar Zulkarnain, kembali menjalani sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (4/2). Pada sidang sebelumnya, yang digelar (27/1) Teradu mengakui telah lalai dalam meminjamkan mobil dinas Panwas. Sidang kali kedua ini berlangsung alot karena Teradu selalu membantah dan mengelak dari semua aduan yang dituduhkan