Jakarta, DKPP- Lima komisioner KPU Provinsi Papua Barat yakni Amos Atkana, Yotam Senis, Paskalis Semuanya, Abdul Sidik, dan Christine Ruth Rumkabu, Rabu (22/6), dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Pernyataan tersebut terungkap dalam putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Dr. Nur Hidayat Sardini di Jakarta. Atas putusan itu, kelimanya kemudian dipulihkan (direhabilitasi)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa pada sidang pembacaan putusan yang digelar pagi ini, Rabu (22/6) pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Utama DKPP. “Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu Satu atas nama Zainal Ruma, Teradu Dua
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang putusan terhadap perkara nomor 98/DKPP-PKE-V/2016. Dengan Teradu ketua KPU Kab Dumai atas nama Darwis. Darwis diadukan rekan sesama guru yakni Hasan Nasution. Dalam pemeriksaan melalui video conference yang digelar DKPP, Rabu (6/1) lalu. Hasan menuturkan alasannya mengadukan Darwis. Menurutnya, Darwis selain menduduki jabatan sebagai ketua KPU Kota
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memastikan bahwa setiap perkara yang telah diputus DKPP, salinan putusannya bisa langsung diperoleh oleh pihak terkait, baik oleh Pengadu maupun Teradu. Bisa pula diunduh melalui website DKPP. Hal tersebut disampaikan saat memimpin sidang kode etik dengan agenda pembacaan tujuh Putusan di Ruang Sidang
Medan, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat Sumatera Utara menjadi provinsi dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terbanyak. Jumlah pengaduan seluruhnya hingga tahun ini yakni 292 pengaduan, dengan perincian 85 disidang dan 207 ditolak aduannya atau dismiss. Hal itu yang menyebabkan posisi Sumut naik menjadi peringkat pertama, setelah sebelumnya pada 2014 berada di posisi
Surabaya, DKPP- Ketidakcermatan atau yang disebut dengan sloppy work, merupakan kategori pelanggaran kode etik yang paling banyak dilaporkan ke DKPP pada Pemilukada serentak 2015. Hal ini disampaikan anggota DKPP Prof Anna dalam kegiatan FGD dengan akademisi wilayah Jatim yang bertema “Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Surabaya, DKPP- Dalam rangka evaluasi terhadap Pemilukada serentak 2015 lalu, DKPP menggelar kegiatan focus group discussion (FGD). Dengan mengundang akademisi di wilayah Jawa Timur, Kamis (16/6). Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah “Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Masa Datangâ€. Hadir langsung dalam kegiatan
Palangkaraya, DKPP – Melanjutkan FGD Kamis (16/6), sesi yang dipandu Tenaga Ahli DKPP, Ferry Faturokhman,Ph.D ini membahas problematika pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu. Dalam pengantarnya dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini memaparkan enam problematika dalam pelaksanaan tahapan pemilu yakni terkait Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Minggu Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan. Keenam problematika
Palangkaraya, DKPP – Dalam rangka kedudukan KPU, BAWASLU, dan DKPP sebagai satu-kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, DKPP menginisisasi Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilu Tahun 2012-2017: “Penyusunan Laporan dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemiluâ€. Setelah pembukaan FGD pada semalam, pagi ini FGD dilanjutkan dengan memetakan problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun waktu 2012-2014 dan
Palangkaraya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP. Data per 16 Mei 2016, sebanyak 1.495 pengaduan dan/atau laporan ditolak dan 752 pengaduan dan/atau laporan