Staf DKPP Belajar Etiket

Bogor, DKPP – Staf Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) belajar etiket dari pakarnya. Menurut Anggota DKPP Valina Singka Subekti, etiket ini merupakan suatu yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam lingkungan kerja. Terlebih bekerja di lembaga publik. DKPP dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan publik, tujuannya agar masyarakat itu dijamin hak konstitusinya baik hak

Prof Anna: DKPP Harus Melakukan Pelayanan Prima

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Prof. Anna Erliyana bertanya, apa yang yang bisa harapkan dari birokrasi? Ia menjelaskan, mereka berkewajiban untuk memenuhi kepuasaan masyarakat.  “Bagaimana mengukurnya? Bisa melalui survei, terjun langsung menanyakan kepada masyarakat atau kliping berita,” katanya saat menjadi pemateri dalam acara Peningkatan Kapasitas Jajaran Biro Administrasi DKPP Tahap III

Penyelenggara Pemilu Lebih Banyak yang Baik, Tapi Tidak Meniadakan Pelanggaran

Bogor, DKPP –  Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa lembaganya mengawal terhadap integritas penyelenggara Pemilu. Tujuannya agar penyelenggara Pemilu lebih kredibel. Karena penyelenggara yang kredibel akan menghasilkan pemilu yang berkualitas.   “Bagaimana calon pemilih  bisa percaya pergi ke TPS bila penyelenggara Pemilunya juga tidak berintegritas,” katanya saat diwawancara oleh

Strategi dan Cara Konkrit Menyusun Putusan

Bogor, DKPP – Kemampuan menulis mutlak harus dimiliki oleh mereka yang menekuni profesi hukum. Untuk menulis putusan dengan baik, maka para drafter harus memiliki disiplin berfikir dan keahlian untuk melakukan analisa permasalahan. Bahasa putusan yang baik akan membantu pembaca putusan mengambil keputusan penting untuk menentukan tindak lanjutnya. Karena itu  bahasa putusan yang merupakan narasi berfikir

Peneliti MK Jelaskan terkait Legal Drafting dan Editing Bahasa Putusan

Bogor, DKPP – “Putusan adalah mahkota lembaga”, ujar Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D., Peneliti Mahkamah Konstitusi saat membuka paparannya yang berjudul Legal Drafting dan Editing Bahasa Putusan  dalam acara Peningkatan Kapasitas Jajaran Administrasi Biro DKPP Tahap II, di Hotel Mirah Bogor 8/12. Faiz mengawali paparannya dengan menjelaskan defenisi putusan. Dia merujuk definisi putusan Sudikno

DKPP Gelar Sidang Marathon untuk KPU dan Panwas Kab. Buton

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (12/8) menggelar sidang pemeriksaan marathon dengan Teradu ketua dan anggota dari KPU dan Panwas Kab Buton. Dalam pemeriksaan yang berlangsung  melalui video conference (vidcon) di Kantor DKPP Jakarta dan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Kab Buton harus mengklarifikasi sebanyak lima laporan yakni nomor 193, 207, 180,

Hakim Agung MA Sebut Perlu Ada Rapat Antar Kamar untuk Bahas Banyaknya Gugatan Hasil Putusan DKPP

Bogor, DKPP- Putusan DKPP sesuai pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap pasal itu, sifat final dan mengikat tersebut banyak digugat di pengadilan umum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan MK sendiri pada intinya mengatakan

DR. Nur Hidayat Sardini Paparkan Landasan Pemikiran Terkait Pembuktian

Bogor, DKPP – Usai pemaparan materi terkait Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan Dalam Sidang DKPP yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya Kejagung, Dr. Susilo Yustinus. SH., MH dan Risalah dan Notulensi dalam Hubungannya dengan Pembuktian oleh mantan Panitera MK Dr.Zainal Arifin SH.,MH, acara “Peningkatan Kapasitas Jajaran Sekretariat Biro Administrasi DKPP

Risalah dan Notulensi dalam Hubungannya dengan Pembuktian

Bogor, DKPP – Kegiatan Peningkatan Kapasitas  bagi jajaran Biro Administrasi DKPP memasuki hari kedua pada Kamis (08/12). Materi sesi pagi ini adalah “Penyusunan Risalah dan Notulensi Persidangan sebagai Bagian dari Perekaman Terhadap Pembuktian dalam Suatu Persidangan”, dengan pemateri Dr.Zainal Arifin SH.,MH. Mantan Panitera MK RI ini menguraikan terkait risalah dan notulensi. Menurut  dia, risalah Persidangan

Pembuktian Sebagai Inti Peradilan Pidana Serta Relevansi Penerapan dalam Sidang DKPP

Bogor, DKPP – Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Norma tersebut bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan atau dengan kata lain hukum dijadikan sebagai instrumen dasar yang sangat penting untuk berdirinya suatu negara dan berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia bekerjanya hukum (pidana) dalam mewujudkan