Jakarta, DKPP – Rapat Trilateral yang diagendakan kemarin, Selasa (5/4) antara KPU, Bawaslu, dan DKPP juga membahas rekomendasi Panwas/Bawaslu yang ditujukan kepada KPU yang bersifat administrasi sekaligus pelanggaran kode etik. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu, Muhammad. Turut hadir dalam rapat Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah,
Jakarta, DKPP – KPU, Bawaslu, dan DKPP mengadakan rapat trilateral membahas tiga agenda penting, salah satunya adalah membahas tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung tentang proses seleksi Anggota KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh, yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Timur, pada Selasa (5/4). Bertempat di ruang rapat lantai dasar gedung KPU Imam Bonjol 29, rapat dipimpin
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Supriady Yakin Jafar sebagai anggota KPU Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Diaterbukti melanggar sumpah dan janji jabatan, melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai prosedur dan yurisdiksinya. Selain itu, dia bertindak tidak hati-hati dalam penggunaan anggaran. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqqie dan anggota majelis
Jakarta, DKPP – DKPP merehabilitasi Ketua KPU Tolikara Hosea Genongga. Dia yang juga sebagai Teradu I tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Anna Erliyana, Ida Budhiati, Endang Wihdatiningtyas. Putusan dibacakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (1/4/2016). Pengadu, Yakobus Kogoya, mantan Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memvonis E. Bambang Kamajaya sebagai mantan Ketua PPS Kelurahan Baleendah tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyelenggara pemilu di masa datang. Dia sudah terbukti melanggar kode etik. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan enam putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Jumat (1/4/2016). Selaku ketua majelis
Jakarta, DKPP-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jum’at (4/1) kembali menggelar putusan perkara kode etik penyelenggara Pemilu. Pembacaan putusan dipimpin langsung oleh ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, dengan didampingi anggotanya Prof Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. Satu diantara tujuh perkara yang diputus DKPP yakni perkara nomor 72/DKPP-PKE-IV/2015 dengan
Jakarta, DKPP-Anggota KPU Kab Banggai atas nama Supriady Djafar mendapat sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jum’at (1/4). Pasalnya dia terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik yang didalilkan oleh Alwin Palalo selaku Panwas Kab Banggai. Dalil aduan yang terbukti dari perkara dengan nomor 79/DKPP-PKE-V/2016 ini, satu diantaranya yakni Supriady terbukti telah berlaku tidak jujur
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (1/4), melanjutkan sidang etik perkara dari Provinsi Kalimantan Barat. Teradu adalah jajaran KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu serta komisoner KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah sidang kali kedua, setelah sidang pertama yang digelar pada 25 Februari 2016. Pengadu adalah pasangan calon bupati dan wakil
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memvonis Sukardi tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Penyelenggara Pemilu di masa datang. Dia dinilai telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan lima Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan melalui video confrence, Kamis (31/3/2016). Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menunda pembacaan Putusan dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Bengkalis. Tujuannya demi pelayanan terhadap para pencari keadilan. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, sidang pemeriksaan ketua dan empat anggota KPU Bengkalis ini sebetulnya sudah selesai. Rapat pleno anggota juga sudah menyepakati bila hari ini agendanya pembacaan putusan.