Bengkulu, DKPP – Ahmad Ahyan, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, Kota Bengkulu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Nismawati, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) karena diduga melakukan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu nomor urut 1 (satu) atas nama Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah. Dalam proses
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem demokrasi itu jauh lebih ideal daripada sistem otoriter. Dia menyampaikan demikian saat sesi tanya jawab Rule of Law Sebagai Basis Penegakan Hukum dan Keadilan yang diselenggarakan Komisi Yudisial di Jakarta, Rabu (28/10). Ada salah seorang peserta yang menyatakan bahwa Singapura dan Malaysia yang
Jakarta, DKPP – Sudah seharusnya kekuasaan kehakiman itu bersifat independen dan tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Kekuasaan yudikatif dalam konsep trias politica mesti dijalankan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie menerangkan, konsep Trias Politica yang digagas Montesquieu berawal dari kekuasaan bersifat absolut. Seorang raja, dia memiliki kekuasaan bidang agama, juga dalam negara. Seorang raja yang
Jakarta, – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Anna Erliyana menjelaskan bahwa lembaganya bukan lembaga pencabut nyawa. Lembaganya bertugas untuk mengjaga integritas penyelenggara Pemilu. “Banyak penyelenggara pemilu yang dipecat. Akan tetapi, jumlah penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi itu jauh lebih banyak,†katanya saat menjadi narasumber di acara Live Dialog Realitas Politik dengan tema Calon Tunggal di
Bengkulu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati, Kota Bengkulu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Selasa, 27 Oktober 2015. Sidang akan dimulai pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ahmad Ahyan, selaku Teradu merupakan Anggota PPK Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan hari ini, Senin (26/10) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan kepada Pengadu Simeon Sofan Sofian yang merupakan anggota Panwaslih Manggarai Barat, dan Pihak Terkait Fidelis Santi dan Wigbertus Haryono yang merupakan Ketua dan anggota
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (26/10), membacakan delapan putusan yang semua perkaranya berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Hasil dari delapan putusan tersebut, dua Teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap. Dua Teradu yang diberhentikan semuanya dari KPU Kabupaten Fak-fak, Papua Barat. Keduanya adalah Zainuddin S Hakim (ketua) dan Janward Hindom (anggota). Sedangkan
Jakarta, DKPP – Sebanyak 15 putusan akan dibacakan DKPP pada Senin (26/10). Pembacaan dilakukan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lt. 5, Jl. MH. Thamrin 14 Jakarta Pusat. Putusan yang akan dibacakan tersebut tersebar untuk beberapa daerah, antara lain Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Kota
Kendari, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Hamongan Sirait membuka acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang bertema “Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Sulawesi Tenggaraâ€, Rabu (21/10), bertempat di aula KPU Provinsi Sultra, Jl Khairil Anwar No.9 Kecamatan Puwatu, Kendari. Dalam kesempatan tersebut, Saut menyampaikan kepada peserta bahwa etika senantiasa
Kendari, DKPP- Kunci keberhasilan dalam etika adalah kekompakan dan kesolidan antara KPU dan Bawaslu, hal tersebut pernah diungkapkan oleh Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait. Mengamini pernyataan tersebut, ketua Bawaslu Provinsi Sultra Hamiruddin Udu dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Rabu (21/10) meminta KPU dan Panwaslu penyelenggara Pilkada Serentak 9 Desember mendatang untuk membangun