Sosialisasi DKPP Untuk Pilkada Serentak Berintegritas Di Papua Barat

Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada Serentakdi 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015.  DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Papua Barat dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika, sehingga terwujud

Giliran PPP Kepengurusan Romy ke DKPP

Jakarta, DKPP – Giliran Partai Persatuan Pembangunan kepengurusan M Rumahurmuziy (Romy) mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (6/2) sekitar puku 14.30 WIB. Untuk diketahui, sebelumnya  PPP kepengurusan Djan Faridz juga telah melakukan kunjungan ke DKPP, Kamis (5/2). Muhammad Romahurmuziy menyampaikan bahwa maksud kedatangannya untuk memberikan pemahaman kepada DKPP tentang keabsahan sekaligus perubahan nomenklatur kepengurusan di

Ketua DKPP Berharap PPP Menjadi Pelopor Politik Beretika

Jakarta, DKPP- Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara bergantian berkunjung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setelah Kamis (5/2), PPP kepengurusan Djan Faridz yang hadir, hari ini Jumat (6/2), giliran kepengurusan Romahurmuziy (Romi) yang berkunjung ke DKPP. Hampir sama dengan maksud kubu Djan Faridz, kunjungan kubu Romi juga dimaksudkan untuk mengklarifikasi posisinya secara hukum.

PPP Silaturahmi ke DKPP

Jakarta,DKPP- Kamis (5/2), Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai oleh Djan Faridz berkunjung ke DKPP. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Saut Hamonangan Sirait, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, dan Endang Wihdatingtyas di Ruang Sidang DKPP, Gd. Bawaslu lantai 5, Jln MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat.

DKPP dan MA Gelar Rapat Konsultasi

Jakarta, DKPP-  Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Dengan ketentuan tersebut, seharusnya tidak ada upaya hukum lagi untuk menggugatnya. Namun nyatanya tidak seperti itu. Di beberapa tempat, putusan DKPP dijadikan objek perkara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atas gugatan tersebut

DKPP Gelar Capacity Building bagi Staf Persidangan

Jakarta, DKPP- Guna untuk meningkatkan kualitas Putusan DKPP, Bagian Persidangan DKPP hari ini, Senin (2/2), menyelenggarakan peningkatan kapasitas staf dalam hal membuat Putusan. Acara ini digelar di Ruang Sidang DKPP, Jl. MH Thamrin No 14, Jakarta. Acara yang berlangsung  pukul 09.00 – 12.00 WIB ini dimentori langsung oleh Anggota DKPP Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,

Pengadu Persoalkan Hasil Suara, Teradu Tidak Ada Keberatan

Babel, DKPP â€“ Pengadu mendalilkan telah terjadi perubahan perolehan suara pada saat rekapitulasi. Pengadu menengarai bahwa para Teradu, ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Bangka tidak taat azas. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kode etik KPU Kabupaten Bangka di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (28/1) pukul 16.00 WIB. Deddy  Yulianto, Pengadu, menilai banyak kejanggalan-kejanggalan

DKPP Gelar Sosialisasi Penggunaan SIPEPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (29/1) menggelar sosialisasi tentang penggunaan Sistem Informasi Peradilan Etika Penyelenggara Pemilu (SIPEPP) di jajaran internal Biro Administrasi DKPP. Sebelumnya, SIPEPP telah dipresentasikan oleh tenaga ahli IT DKPP Dr. Syopiansyah Jaya Putra, Rabu (21/1). Pertemuan yang dimulai pada pukul 13.30 WIB ini, dihadiri oleh Karo Administrasi DKPP

KPU Nabire Mengaku Tidak Pernah Menerima Rekomendasi Panwas

Jakarta, DKPP- Pengadu perkara Kabupaten Nabire, Papua, Martinus Dogomo menuduh KPU Nabire tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Nabire. Menurutnya, ada dua rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. “Rekomendasi tersebut dengan nomor yang sama, yaitu Nomor 87/LP/Pileg/IV/2014. Tanggalnya yang berbeda, 9 April dan 29 April 2014. Semua tidak ditindaklanjuti,” demikian ungkap Martinus melalui kuasanya, Yislam Alwini, dalam sidang kode

Pengadu Sebut Ketua KPU Bangka Berpihak

BABEL, DKPP â€“ Pengadu sebut Ketua KPU Kabupaten Bangka meminta bantuan untuk menyukseskan salah seorang caleg. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kode etik KPU Kabupaten Bangka di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (28/1) pukul 16.00 WIB.   “Kami datang ke KPU. Kami berbincang dengan salah seorang KPU. Yang bersangkutan bilang, bantulah Caleg nomor