Amar Putusan dan Sanksi DKPP

Bandar Lampung, DKPP – Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung, Jumat (21/8) sore memasuki sesi diskusi dan tanya jawab.   Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli DKPP RI,        Dr. Syopiansyah Jayaputra ini sejumlah pertanyaan diajukan oleh peserta yang

Penyelenggara Pemilu Perhatikan Ini: Modus Pelanggaran Kode Etik!

Bandar Lampung, DKPP – Jika melihat data perkara di DKPP, pengaduan dari Lampung cukup banyak.  Sejak DKPP berdiri pada Juni 2012 hingga Agustus 2015, DKPP telah menerima sebanyak 36 pengaduan dari wilayah Lampung. Namun, dari 36 (tiga puluh enam) pengaduan tersebut, sebanyak 25 (dua puluh lima) pengaduan dinilai tidak memenuhi syarat sehingga tidak layak disidangkan.

Asas Asas Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bandar Lampung, DKPP – “Seluruh proses persidangan mengikuti mekanisme peradilan umum. Antara lain, misalnya, dalam sidang DKPP ada majelis yang terdiri atas Ketua/Anggota DKPP dan Anggota Tim Pemeriksa Daerah, ada para pihak seperti Pengadu, Teradu, Saksi, dan Pihak Terkait; serta dapat diikuti langsung oleh masyarakat maupun media massa”, kata anggota DKPP eks officio Bawaslu,Endang Wihdatiningtyas.

10 Prinsip Peradilan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bandar Lampung, DKPP – Anggota  DKPP eks officio Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dalam paparannya pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Aula kantor KPU Provinsi Lampung, Jl. Gajah Mada 87 Bandar Lampung Jumat (21/8) menyampaikan bahwa kehadiran DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi penanda penting bagi pembangunan demokrasi modern 

Sosialisasi DKPP Untuk Pilkada Serentak Yang Berintegritas

Bandar Lampung, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada serentak di 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015.  DKPP bertanggung jawab mewujudkan proses pemilu yang berintegritas dan berkualitas dengan cara menegakkan kode etik penyelenggara

TPD Kaltim: Kehadiran DKPP Mempertinggi Harkat dan Martabat Penyelenggara Pemilu

Balikpapan, DKPP- Dalam dunia kepemiluan, jajaran penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu dituntut untuk mematuhi dua norma yang melekat dengan jabatannya, yaitu norma hukum dan norma etik. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam dunia kepemiluan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu. “Pada prinsipnya sesuatu yang dilarang oleh hukum juga

Antisipasi Pelanggaran Etik, DKPP Sosialisasi di Kaltim

Balikpapan, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sosialisasi di Pulau Kalimantan. Acara yang bertema “Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kalimantan Timur” dilaksanakan di Aula KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (19/8). Kegiatan

Persyaratan Calon Kepala Daerah Mestinya Diperlonggar

Jakarta, DKPP â€“ Ada beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, dimungkinkan terjadi calon tunggal. Kondisi tersebut berdampak pada penundaan pelaksanaan Pilkada. Bila kondisi tersebut, dinilai akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.   Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan, semangat dari undang-undang Pilkada adalah meminimalisir orang-orang yang berburu jabatan. Akibatnya, persyaratan diperketat.

Jelang Pilkada Serentak, DKPP Gelar Sosialisasi di Lampung

Jakarta, DKPP- Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015. Sesuai data KPU Provinsi Lampung, di provinsi ini akan ada delapan Pilkada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Way Kanan,

Diduga Lakukan Penganiayaan Terhadap Staf, Anggota KPU Kab Keerom Diperiksa DKPP

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan anggota KPU Kab Keerom, Sara Yambeyabdi. Teradu dilaporkan oleh staf sekretariatnya, S. Novieta Ch. Thanos. Dalam pemeriksaan yang berlangsung di ruang sidang DKPP melalui sidang video conference di kantor Bawaslu provinsi Papua, Novieta selaku Pengadu memaparkan bahwa dia telah