TPD Kaltim: Kehadiran DKPP Mempertinggi Harkat dan Martabat Penyelenggara Pemilu

Balikpapan, DKPP- Dalam dunia kepemiluan, jajaran penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu dituntut untuk mematuhi dua norma yang melekat dengan jabatannya, yaitu norma hukum dan norma etik. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam dunia kepemiluan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu. “Pada prinsipnya sesuatu yang dilarang oleh hukum juga

Antisipasi Pelanggaran Etik, DKPP Sosialisasi di Kaltim

Balikpapan, DKPP – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sosialisasi di Pulau Kalimantan. Acara yang bertema “Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kalimantan Timur” dilaksanakan di Aula KPU Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (19/8). Kegiatan

Persyaratan Calon Kepala Daerah Mestinya Diperlonggar

Jakarta, DKPP â€“ Ada beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, dimungkinkan terjadi calon tunggal. Kondisi tersebut berdampak pada penundaan pelaksanaan Pilkada. Bila kondisi tersebut, dinilai akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.   Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan, semangat dari undang-undang Pilkada adalah meminimalisir orang-orang yang berburu jabatan. Akibatnya, persyaratan diperketat.

Jelang Pilkada Serentak, DKPP Gelar Sosialisasi di Lampung

Jakarta, DKPP- Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015. Sesuai data KPU Provinsi Lampung, di provinsi ini akan ada delapan Pilkada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Way Kanan,