Banjarmasin, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Saut H Sirait mengajak kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran. Terlebih terhadap para penyelenggara Pemilu yang akan melaksanaan Pemilukada serentak. “Kita akan melaksanakan Pilkada kabupaten dan kota serta 9 provinsi di Indonesia dilaksanakan serenteak. Dapatkah kita, melalui totalitas diri, untuk membuat Pilkada di republik
Banjarmasin, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie mewanti-wanti kepada penyelenggara Pemilu dalam rangka melaksanakan tahapan Pemilukada serentak. Pasalnya, penyelenggara Pemilu bisa jadi akan menjadi sasaran kekecewaan bagi peserta Pemilu. “Peserta yang kecewa akan mencari-cari kesalahan penyelenggara Pemilu. Kuncinya agar tidak diadukan ke DKPP adalah penyelenggara Pemilu harus memiliki spirit of serving.
Banjarmasin, DKPP – Ada suasana keakraban di Focus Group Discussion dengan tema “Mewujudkan Pilkada Serentak yang Berintegritasâ€. Acara ini diikuti oleh seluruh peserta KPU provinsi, kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Selasa (16/6). Sebelum acara dimulai, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyalami seluruh peserta. Seluruh peserta
Banjarmasin, DKPP- Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti mengatakan bahwa Indonesia merupakan percontohan sebagai Negara demokrasi di dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Valina dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bersama penyelenggara Pemilu se Kalimantan Selatan, Selasa (16/5). Indonesia sebagai Negara demokrasi terbesar dengan jumlah pemilih kedua terbesar di dunia setelah India, dianggap mampu menyelenggarakan pesta demokasi
Banjarmasin, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (16/6) menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) di Banjarmasin. Acara ini merupakan satu rangkaian acara dengan sosialisasi DKPP yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, kemarin. Dalam acara yang bertemakan “Memuwujudkan Pilkada Serentak yang Berintegritas di Kalimantan Selatan†ini, diikuti oleh seluruh penyelenggara pemilu dari jajaran
Banjarmasin, DKPP – Tahukah ternyata kode etika muncul sejak zaman dulu. Profesi yang memiliki kode etik kali pertama muncul pada abad kesembilan yaitu profesi kedokteran. “Kode etik pertama muncul dalam bidang kedokteran pada abad kesembilan. Buku Adab Al tabib yang ditulis oleh Al Ruhawi. Dalam bahasa Inggris, buku tersebut diterjemahkan menjadi medical ethics,†kata Ketua
Banjarmasin, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan Kuliah Umum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin pada Hari Senin (15/6/2015). Kuliah Umum tersebut mengambil Tema: Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan atas kerjasama IAIN Antasari dengan DKPP. Secara garis besarnya, etika atau ‘ethics’ merupakan satu cabang
Banjarmasin, DKPP – Seorang penyelenggara Pemilu tidak hanya harus mengerti akan teknis penyelenggara Pemilu. Seorang penyeelnggara Pemilu mesti paham peraturan. “Pelajari peraturan dan perundang-undang,†kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqe dalam acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan tema Penegakan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Kampus Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,
Banjarmasin, DKPP – Kualitas demokrasi cenderung menurun. Hal ini terlihat dari maraknya money politic yang berkembang di masyarakat. “Orang bisa mengatakan hitam, meski sebenarnya putih ketika orang tersebut sudah diberi uang agar mengatakan hitam. Bagaimana jika kondisi seperti itu?†tanya salah seorang peserta dalam sesi tanya jawab pada acara sosialisasi Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Banjarmasin, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa selain penyelenggara Pemilu, ada beberapa pihak yang harus netral atau steril dari politik praktis. Di antaranya adalah, kampus civitas akademika. Kampus dilarang dijadikan tempat kegiatan politik khususnya kampanye. “Kalau pun toh hendak mengundang calon peserta pemilu, sebaiknya seluruh calon peserta Pemilu diundang.