Jakarta, DKPP –Dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh pihak Ketua dan anggota KPU, Panwaslu Seram Bagian Timur, KPU Prov Maluku serta beberapa PPK di Kab tersebut yang digelar DKPP siang tadi, Bawaslu Prov Maluku turut hadir dan berkapasitas sebagai pihak Terkait. Sebelumnya, pihak Pengadu yang merupakan kuasa hukum dari Tim Mandat
Rilis pers: Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (29/7) pukul 11.00 WIB kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan Teradu Ketua dan anggota KPU Jawa Timur. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan pendapat Ahli yang diajukan oleh Teradu. Dalam sidan terdahulu (26/7), kedua Ahli yang diajukan Pengadu, yakni
Jakarta, DKPP – Mantan Wakil Ketua Komnas HAM KH Salahudin Wahid hadir dalam persidangan ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Jawa Timur tadi siang (29/07). Pria yang pernah menjadi calon presiden RI itu mengatakan bahwa kehadirannya dalam persidangan ini guna memberikan dukungan terhadap Khafifah. “Khafifah itu sudah saya anggap seperti anak saya,” ujarnya. Dia berharap,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bakal memutuskan perkara dugaan pelanggaran kode etik KPU Jatim Rabu (31/7). Hal tersebut disampaikan ketua majelis panel Jimly Asshiddiqie. “Hasil sidang ini (sidang ketiga) biarkan kami yang memutuskan. Biarkan kami yang mendiskusikan. Mengingat perkara ini sangat penting, kami akan putuskan secepatnya. Kami akan begadang bahkan sampai sahur sekalipun.
*** Pesan Ketua Majelis kepada Pihak Pengadu dan Teradu Jakarta, DKPP – Ketua panel majelis Jimly Asshiddiqie berpesan kepada pihak Teradu dan Pengadu. Pihaknya meminta kepada keduanya menghormati apa pun yang sudah diputuskan DKPP. “Kepada pihak Pengadu, apapun putusan DKPP harus dihormati. Putusan DKPP final dan mengikat. Final, tidak ada lagi upaya hukum. Mengikat,
Jakarta, DKPP – Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad mengaku siap dengan Putusan apapun yang akan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Baginya, segala upaya telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan semua fakta-fakta telah ia disampaikan dalam persidangan. Sidang ketiga yang digelar tadi siang (29/07) tepat pukul 11.00. Agendanya mendengarkan keterangan saksi
Jakarta, DKPP – Dalam sidang ketiga dugaan pelanggaran kode etik KPU Jatim terungkap fakta baru. Seluruh komisioner tidak menandatangani penetapan syah atau tidaknya pasangan calon yang lolos menjadi peserta Pilgub Jatim 2013. “Bila dalam setiap pleno-pleno sebelumnya, semua komisioner menandatangani. Tetapi, untuk menetapkan calon yang memenuhi syarat atau tidaknya, kelima komisiner tidak mendantangani. Saya menolak
Jakarta, DKPP– Soal syarat mantan narapidana (napi) menjadi calon anggota legislatif bisa menimbulkan multitafsir. Parlindungan Siringo-ringo, mantan narapidana (napi) yang menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau, dari Partai Hanura mengadukan Ketua dan Anggota KPU Bengkalis serta Bawaslu Riau. Pengaduan terjadi karena dia telah digugurkan oleh KPU Bengkalis dari daftar calon sementara (DCS)
Jakarta, DKPP – DR. Immanuel Sudjatmoko saksi ahli yang dihadirkan pihak KPU Prov Jawa Timur, mengungkapkan dalam menangani sebuah masalah para pihak harus mengedepankan common sense (akal sehat). Pernyataan tersebut diungkapkan Immanuel dalam persidangan kode etik DKPP yang ketiga dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU Prov Jawa Timur atas aduan Pasangan Khofifah-Herman, yang diselenggaraka pada
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan sebanyak delapan pengaduan dari 36 pengaduan dinyatakan siap disidangkan. Keputusan tersebut didapat dari hasil gelar perkara Tim Verifikator DKPP di Hotel Grand Sahid Jakarta pada Jumat (26/7). Tim Verifikator juga memutuskan, sebanyak 28 pengaduan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dismiss. Menurut Anggota DKPP Saut H Sirait tujuan