DKPP Akan Periksa Empat Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Jayapura

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura. Empat perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 115-PKE-DKPP/III/2025, 123-PKE-DKPP/IV/2025, 156-PKE-DKPP/V/2025 dan 157-PKE-DKPP/V/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 29 Juli – 1 Agustus 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara

DKPP Periksa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Terkait Penanganan Laporan Dugaan Politik Uang

Ambon, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/II/2025 secara hibrida di Kantor KPU Provinsi Maluku, Kota Ambon, dan Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (24/7/2025). Perkara ini diadukan oleh M. Hatta Hehanussa dan Stanley Salenussa yang memberikan kuasa kepada Henry S. Lusikooy.

Aduan Dicabut, DKPP Buka Tutup Sidang Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Lahat

Palembang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 64-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida, di Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (22/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Eleonarius Dawa. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat, Nana Priana, beserta empat anggotanya yaitu; Mahlizah,

DKPP Akan Periksa Bawaslu Kabupaten Lahat Terkait Penanganan Laporan

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 64-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (22/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Eleonarius Dawa. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat, Nana Priana, beserta

DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu di Sulawesi Utara Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Pilkada 2024

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (16/7/2025). Perkara nomor 97-PKE-DKPP/III/2025 diadukan oleh Noldi Awuy. Sedangkan perkara nomor 104-PKE-DKPP/III/2024 diadukan oleh Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi. Para pengadu sama-sama memberikan

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Banda Aceh

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 50-PKE-DKPP/I/2025 dan 158-PKE-DKPP/VI/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 17 dan 18 Juli 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 50-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksan

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Dua Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada dua penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Restu selaku Anggota

DKPP Soroti Lima Masalah Utama Penyebab Pelanggaran Etik dan PSU Pilkada

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyampaikan adanya lima isu krusial yang menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sekaligus pemicu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam berbagai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025). Heddy menyampaikan, kelima

DKPP Periksa Bawaslu Provinsi Bengkulu Terkait Penanganan Laporan Dugaan Politik Uang dalam Pilkada 2024

Bengkulu, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP,  Jakarta, dan Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kamis (10/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Syamsul Ariffin dan Jeri Putra Adiswanda. Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah,

DKPP Akan Periksa Bawaslu Provinsi Bengkulu

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/I/2025. Sidang akan dilakukan secara hibrida di Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kamis (10/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Syamsul Ariffin dan Jeri Putra Adiswanda. Para pengadu mengadukan