Manado, DKPP – Isu kesehatan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 diharapkan menjadi isu sentral yang diusung para kandidat pasangan calon (paslon) yang berlaga di Pilkada Serentak 2020. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm mengatakan di tengah pandemi Covid-19, masyarakat masih memprioritaskan kesehatan dan ekonomi dibandingkan dengan pilkada. “Menurut saya kandidat yang akan terpilih
Gowa, DKPP – Melanjutkan kegiatan Koordinasi Supervisi Pencalonan pada Pilkada serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad mengunjungi penyelenggara pemilu di dua kabupaten, yakni Maros dan Gowa pada Sabtu (5/9/2020). Kunjungan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara dalam melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.
Makassar, DKPP – Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Meskipun tidak ada pemilihan gubernur/wakil gubernur di provinsi ini, namun ada sebanyak 12 kabupaten/kota yang akan menggelar pesta demokrasi pada 9 Desember
Gunungkidul, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo berkunjung ke KPU Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dalam agenda Fasilitasi dan Koordinasi Supervisi Pencalonan Pilkada pada Sabtu (5/9/2020), pukul 10.00 WIB. Kedatangan Prof. Teguh disambut langsung oleh jajaran KPU Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul. Proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Pilkada Gunungkidul Tahun 2020 ini
Manado, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menilai politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelanggaran yang paling sulit dideteksi pada Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Managemen Organisasi Pemilu yang digelar oleh Bawaslu Kota Manado di Sintesa Peninsula Hotel, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat (4/9/2020).
Jakarta, DKPP – Peningkatan kualitas serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu pasca Pilkada Serentak 2020 menjadi sasaran strategis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tahun 2021 mendatang. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan DKPP telah merancang dan menetapkan arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut. Hal itu disampaikan Bernad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendorong KPU, Bawaslu, dan Satgas Penanganan Covid-19 duduk bersama untuk menentukan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020. Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengatakan tidak sedikit penyelenggara pemilu tidak memahami dan salah mengartikan protokol kesehatan Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Teknis
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Lingga, Provinsi Kep. Riau, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 83-PKE-DKPP/VIII/2020 di Kantor Bawaslu Kota Batam, Senin (31/8/2020), pukul 09.00 WIB. Kelima nama yang diperiksa dalam sidang ini adalah Juliyati (Ketua), Zulyadin, Rio
Jakarta, DKPP – Masih dalam Webinar Nasional “Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada”, Senin ( 31/8/2020), Prof. Muhammad menekankan bahwa pendekatan hukum dan pendekatan etik harus digunakan secara bersinergi untuk memastikan bahwa mereka yang dipercaya secara mayoritas dalam kotak suara (TPS) adalah mereka yang dilantik menjadi anggota legislatif. “Tapi faktanya tidak seperti
Jakarta, DKPP – Pemilihan umum adalah proses pergantian kekuasaan secara damai sehingga jika dalam proses pemilu terjadi pertikaian yang menyebabkan jatuhnya korban, baik harta benda berupa pembakaran kantor KPU di daerah atau kantor pemerintah daerah maupun korban nyawa, maka tujuan pemilu patut dipertanyakan. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad saat