Arsip Tahunan: 2016

Tidak Punya KTP Setempat, Tiga Anggota KPU Manokwari Selatan Diberhentikan Sementara

Jakarta, DKPP â€“ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap tiga anggota KPU Manokwari Selatan, Papua Barat. Ketiganya terbukti tidak memiliki kartu tanda penduduk setempat. Dalam pertimbangan majelis yang dibacakan oleh Saut H Sirait menerangkan,  Abraham Ramandey, Francis Edward Makabory, Korinus Basna yang juga sebagai Teradu, mengakui menggunakan kartu tanda penduduk sementara dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh

Mantan Ketua KPU Kota Manado Diberhentikan

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (4/5), menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada mantan Ketua KPU Kota Manado, Sulawesi Utara, Eugenius Paransi. Perkara ini terkait keputusan KPU Manado yang meloloskan kembali calon Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi pada Pemilukada 2015 setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu atas

Humas DKPP Ikut Pelatihan Menulis

Jakarta, – Sebagai public relation (PR) atau Humas memiliki kemampuan menulis adalah kebutuhan yang sangat urgen. Pasalnya, tulisan hasil Humas disampaikan langsung kepada publik.    Tiga staf Humas dan seorang Tim Asistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengikuti pelatihan penulisan di Klinik Opini yang diselenggarakan Tempo Institute, Tempo Grup, di Kantor Redaksi Tempo, Jakarta, Selasa (3/5). Selaku pembicara Yos

DKPP dan MK Diskusi soal Proses Pengaduan

Bogor, DKPP- Proses pengaduan menjadi tahap awal yang penting bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menangani sebuah perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Untuk meningkatkan kualitas dalam proses pengaduan, Bagian Administrasi Pengaduan DKPP menggelar diskusi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/4). Diskusi menghadirkan narasumber dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwakili oleh Panitera Muda

Fraksi Otonomi Khusus DPRP Papua Barat Sambangi DKPP

Jakarta, DKPP – Fraksi Otonomi Khusus DPRP Papua Barat menyambangi Kantor DKPP membahas implementasi otonomi khusus (otsus) siang ini, Kamis (28/4). Rombongan diterima langsung oleh Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie,  di ruang kerjanya. Ketua Fraksi, Yan Anthon Yoteni menyampikan, tujuan kedatangan rombongan adalah untuk memperoleh bekal  dalam pelaksanaan otsus di Papua Barat. “Bapak sebagai tokoh

Ketua KPU Mamuju Utara Sebut Penetapan Daftar Pemilih Sudah Transparan

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (26/4), menggelar sidang etik untuk perkara KPU Mamuju Tengah dan KPU Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Perkara ini terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada 2015 di Kabupaten Mamuju Utara. Pengadunya adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamuju Utara Abdul Rasyid dan Marigun Rasyid. Melalui kuasa hukumnya,

Indonesia Bisa Menjadi Model Sukses Pemilu dan Sukses Berdemokrasi

Yogyakarta, DKPP- Indonesia adalah negeri keempat terbesar penduduknya di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika). Selain itu, Indonesia tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. India mayoritas penduduknya beragama Hindu, Amerika Serikat mayoritas penduduknya beragama Protestan,  dan Indonesia mayoritas beragama Islam. Bila ketiga negara Amerika, India, dan Indonesia ini sukses

Ketua DKPP Menjadi Keynote Speaker pada Acara Seminar Internasional di Yogyakarta

Yogyakarta, DKPP- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema “Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu dalam Rangka Pertukaran Pengetahuan serta Komparasi Sistem Pemilu dengan Negara Sahabat Indonesia” di Convention Hall AMC (Asri Medical Center) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Rabu (20/4). Ketua DKPP Prof.  Jimly Asshiddiqie menjadi keynote speaker pada

Deddi Wijaya Beri Keterangan Sebagai Pihak Terkait Pada Sidang DKPP

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kembali gelar perkara dugaan pelanggaran kode etik dari ketua dan anggota KPU dan Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung (Babel), Kamis (21/4). Ini merupakan sidang pemeriksaan kedua, setelah sebelumnya digelar pemeriksaan pertama dengan agenda pembacaan dalil aduan dari Pengadu dan mendengarkan jawaban Teradu, Kamis (25/2). “Harapan kita ini sidang

Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Bahas Peraturan Pilkada Daerah Otonomi Khusus

Jakarta, DKPP – Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu mengadakan rapat dalam rangka pembahasan mengenai pelaksanaan Pilkada pada tiga daerah yang berstatus otonomi khusus (otsus). Poin utama yang menjadi pokok bahasan rapat, Selasa (19/04), antara lain mengenai sinkronisasi bentuk peraturan pelaksanaan yang lebih tepat untuk mengatur penyelenggaraan pilkada di daerah otsus serta perlunya sinkronisasi dan pengaturan lebih