Palangkaraya, DKPP – Tenaga Ahli DKPP, Dr. Ihat Subihat dalam paparannya pada Bimbingan Teknis Bantuan Hukum kepada penyelenggara tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tidak Pidana dan PHP (Perselisihan Hasil Pemilu) di Hotel Aquarius Boutique Jumat (24/7) menjelaskan bahwa penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP dijalankan melalui sebuah sidang
Palangkaraya, DKPP – “Kehadiran DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi penanda penting bagi pembangunan demokrasi modern bangsa Indonesia. Karena era ini menandai pentingnya etika penyelenggara pemilu sebagai ide yang coba diperkenalkan dalam sistem pemilu demokrasiâ€. Demikian Tenaga Ahli DKPP, Dr. Ihat Subihat dalam paparannya pada Bimbingan Teknis Bantuan Hukum
Palangkaraya, DKPP – Menghadapi Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, KPU Kalimantan Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Bantuan Hukum kepada penyelenggara tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tidak Pidana dan PHP (Perselisihan Hasil Pemilu). Acara yang diselenggarakan di Hotel Aquarius Boutique itu berlangsung selama tiga hari mulai Rabu (22/7) hingga Jumat (24/7) ini dihadiri
Jakarta, DKPP – King Prajadhipok’s Institute Research and Development Office Kamis (9/7) berkunjung ke kantor DKPP RI di Gedung Bawaslu Jalan MH Thamrin 14, Jakarta. Delegasi yang terdiri atas Pattama Subkampang, Dr Lertporn Udompong dan Nattakarn Sukolratanametee berkunjung dalam rangka mempelajari tentang DKPP dan Bawaslu. Acara diawali penjelasan Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro mengenai struktur dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena putusan MK sama dengan undang-undang. Putusan MK sudah bersifat final dan mengikat. “Sesebal apapun putusannya, misalnya, kita harus laksanakan (putusan MK, red),†katanya saat diwawancara oleh wartawan di ruang kerjanya,
Jakarta, DKPP- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, Rabu (8/7), menghadiri rapat terbatas terkait Pilkada serentak 2015 di Istana Negara, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Hadir juga Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Tedjo Edhie Purdijatno, Menkumham
Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Valina Singka Subekti terpilih sebagai salah satu anggota Badan Pengkajian Konstitusi yang dibentuk oleh MPR RI. Pengukuhan anggota Badan Pengkajian Konstitusi ini dilakukan kemarin, Senin (6/7) di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/DPD/ MPR Senayan. Valina dilantik bersama 59 tokoh dan pakar ketatanegaraan lainnya, diantaranya mantan ketua
Jakarta, DKPP- Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 2015. Sesuai data KPU Sulut, di provinsi ini akan ada enam Pilkada, yakni satu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta lima Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga penegak kode
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (3/7), kembali menggelar sidang untuk perkara dari Kabupaten Mimika, Papua. Sidang dilaksanakan melalui video conference di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yakni di Mabes Polri Jakarta dan Mapolda Papua di Jayapura. Sidang kedua ini agendanya adalah untuk mendengarkan keterangan dua Teradu, yakni Teradu III Michael Beanal dan Teradu
Jakarta, – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan hanya sebagai lembaga yang tugasnya memberikan sanksi. Akan tetapi, juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan menjaga kehormatan lembaga Pemilu, termasuk menjaga agar jangan sampai hasil Pemilu 2014 didelegitimasi hanya karena motif politik yang sifatnya privat dan konflik sesaat. Demikian disampaikan oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie