Manokwari, DKPP – Saat menyampaikan materi pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015 di Hotel Fujita Jl. Drs. Esau Sesa, Manokwari, Kamis (3/9) anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP dijalankan melalui sebuah sidang kode etik yang bersifat terbuka. “Seluruh proses
Manokwari, DKPP – Kehadiran DKPP RI sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menjadi tonggak penting bagi pembangunan demokrasi modern bangsa Indonesia. Demikian Anggota DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini dalam paparannya pada Sosialisasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Manokwari, Papua Barat “Karena era ini menandai pentingnya etika penyelenggara pemilu sebagai
Manokwari, DKPP – Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada serentak di 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP bertanggung jawab mewujudkan proses pemilu yang berintegritas dan berkualitas dengan cara menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.
Makassar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hubungan etika dan hukum mengalami perkembangan. Pada zaman Plato, hubungan hukum dan etika bercampur sebagaimana dalam buku The Law. Akan tetapi, pada ke 20 terjadi pemisahan antara hukum dan etika, pelopornya Auguste Compte melalui positivisme hukum. “Pengaruh paling ektrim adalah Hans Kelsen.
Makassar, DKPP – Menjadi manusia pembelajar tidak mesti selalu berkutat dengan buku atau teks book. Belajar dari kehidupan pun malah lebih dianjurkan. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof Jimly Asshiddiqie menerangkan, saat Nabi Muhammad menerima wahyu, perintah Allah sebagai dalam Alquran surat Al-Alaq adalah membaca. Padahal nabi tidak bisa membaca. “Beliau (Nabi Muhammad, red) buta huruf,â€
Gorontalo, DKPP – Tugas Penyelenggara pemilu tidaklah mudah, karena dapat diibaratkan mengelola pertandingan sepak bola di ranah politik karena tidak hanya tentang siapa menang siapa kalah namun terkait dengan kehormatan atas ketokohan seseorang sehingga akan ditempuh segala cara upaya untuk mempertahankan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DKPP Ex Officio KPU Ida Budhiati dalam acara Sosialisasi
Jakarta, DKPP- Sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki perhatian serius terhadap agenda nasional yaitu Pilkada Serentakdi 9 provinsi, 22 kabupaten dan 36 kota yang akan digelar 9 Desember 2015. DKPP ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Papua Barat dapat berjalan sesuai aturan hukum dan aturan etika, sehingga terwujud
Jakarta, DKPP- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) adalah salah satu provinsi yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di bulan Desember 2015. Sesuai data KPU Provinsi Sumatera Selatan, di provinsi ini akan ada tujuh Pilkada, yakni tujuh Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Penungkal Abab, Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu,
Jelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sosialisasi penegakan kode etik di Provinsi Gorontalo. Acara sosialisasi ini dilangsungkan pada Rabu, 2 September 2015 mulai pukul 09.00 WITA-selesai bertempat di Aula KPU Provinsi Gorontalo. Sebagaimana data KPU Provinsi Gorontalo, akan ada tiga kab/kota yang akan menggelar
Tangsel, DKPP- Sebanyak empat kabupaten/kota di Provinsi Banten dijadwalkan menggelar Pilkada pada 2015 ini. Anggota DKPP Valina Singka Subekti menyebut, ada potensi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada di empat kab/kota di Banten tersebut. “Secara sosiologis, tingkat primordialisme di Banten sangat kuat. Juga soal oligarki, baik oligarki politik maupun ekonomi,†urai Valina dalam acara Sosialisasi Kode Etik