Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 95-PKE-DKPP/V/2024 secara Hybrida di di Mapolda Papua dan Ruang Sidang DKPP pada Senin (19/8/2024) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Melkianus Laviano Doom dan Keven Totouw yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 126-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, pada Rabu (21/8/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Caleg DPRD Kota Pangkalpinang dari Partai Demokrat, Rosdiansyah Rasyid yang memberikan kuasa kepada Khairul
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 118-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, pada Kamis (15/8/2024). Perkara ini diadukan oleh M. Tahir yang memberikan kuasa kepada Rahmansyah Fikriadin. Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dompu, yaitu Arif
Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 110-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (5/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Denis Rismanto. Ia mengadukan Febri Setiadi dan Didin Tahajudin (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang) sebagai Teradu I dan Teradu
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggara Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 130-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Selasa (13/8/2024). Kasus ini diajukan oleh Abrianto, yang diwakili oleh Mujaddid Islam, M. Jayanto, Muhammad Satrio Putra, dan Randu Yantori. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KPU
Banjarmasin, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 151-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, pada Senin (12/8/2024). Perkara ini diadukan AR Rezekian Noor yang memberikan kuasa kepada Darul Huda Mustaqim, Muhammad Ridho Fuadi, dan Armadiansyah. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (6/8/2024). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Phlipus Ferdynan Bawengan dalam perkara nomor
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa pentingnya peran masyarakat secara partisipatif untuk turut ikut mengawasi dan menjaga inetgeritas perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (31/7/2024). “Ini penting untuk masyrakat bersama-sama
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 117-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (30/7/2024). Perkara ini diadukan oleh Timiles Yikwa. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara, yaitu Netius Wonda, Imenus Kogoya, Murni Penggu, Yuli Waker dan
Kupang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 109-PKE-DKPP/VI/2024 Secara Hybrida di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Ruang Sidang DKPP, Senin (29/7/2024). Perkara ini diadukan Jeheskiel E Nenot’ek yang memberikan kuasa kepada Charlie Y. Usfunan dan Efatha Filomeno