DKPP Gandeng UPI Rampungkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu

Bandung, DKPP – Dalam rangka penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pendandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor UPI Prof. M. Solehuddin. Sedangkan PKS ditandatangani Sekretaris DKPP David Yama dengan Wakil Rektor

Kerap Diadukan ke DKPP, Penyelenggara Pemilu Tak Boleh Rangkap Jabatan

Tabanan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu harus mengetahui dan menyadari batasan-batasan yang harus ditaati. Kepada sekitar 60 jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, pria yang akrab disapa Raka Sandi ini menyatakan profesi penyelenggara Pemilu memiliki konsekuensi berupa batasan-batasan tertentu yang mungkin tidak disadari

DKPP JATUHKAN SANKSI KEPADA SEKJEN BAWASLU DAN BERHENTIKAN TUJUH PENYELENGGARA PEMILU DARI JABATAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan berhentikan tujuh penyelenggara pemilu dari jabatannya. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (11/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Ichsan Fuady selaku Sekretaris

DKPP: Penyelenggara Pemilu Harus Tegak Lurus Pada Tugas Wewenang

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa godaan bagi penyelenggara Pemilu bisa datang kapan saja. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Kota Bogor, pada Minggu (3/9/2023). “Godaan akan datang kapan dan di

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Kepada Enam Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP –  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada enam penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (4/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Junita Lila Sinaga selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Pada 4 September 2023

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (4/9/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI)

Ketua DKPP: Pemilih Harus Cerdas dan Partisipatif

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyampaikan pemilih yang cerdas merupakan aspek yang tidak bisa dikesampingkan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal ini disampaikan Heddy Lugito saat memberikan sambutan dalam kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di

DKPP Harap Mahasiswa Jadi Corong Pemilu Jujur dan Adil

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menjadi juri Grand Final Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan tinggi se-Indonesia Ketiga, yang digelar di Jakarta, Rabu (30/8/2023). Pada malam puncak ini, Universitas Surabaya berhadapan dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema utama Penghapusan Presidential trasehold dalam Pemilu Presiden dan Wakil

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kabupaten Lembata Pada 1 September 2023

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 101-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, pada Jumat (1/9/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Monika Martha Ose. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Lembata Petrus Payong Pati Korebima. Dalam

DKPP Tidak Mencari Popularitas Melalui Perkara KEPP

Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan DKPP tidak memanfaatkan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk mencari popularitas. Penegasan tersebut disampaikan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 yang digelar oleh Bawaslu RI di Kota