DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu di Sulawesi Utara Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Pilkada 2024

Aktivitas

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Rabu (16/7/2025). Perkara nomor 97-PKE-DKPP/III/2025 diadukan oleh Noldi Awuy. Sedangkan perkara nomor 104-PKE-DKPP/III/2024 diadukan oleh Melky Jakhin Pangemanan dan Christian Kamagi. Para pengadu sama-sama memberikan

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Banda Aceh

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Dua perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 50-PKE-DKPP/I/2025 dan 158-PKE-DKPP/VI/2025, akan diperiksa secara terpisah pada 17 dan 18 Juli 2025. Berikut rinciannya: 1. Perkara Nomor 50-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksan

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Dua Penyelenggara Pemilu

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada dua penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (15/7/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Restu selaku Anggota

DKPP Soroti Lima Masalah Utama Penyebab Pelanggaran Etik dan PSU Pilkada

Aktivitas

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyampaikan adanya lima isu krusial yang menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sekaligus pemicu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam berbagai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025). Heddy menyampaikan, kelima

DKPP Periksa Bawaslu Provinsi Bengkulu Terkait Penanganan Laporan Dugaan Politik Uang dalam Pilkada 2024

Aktivitas

Bengkulu, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/I/2025 secara hibrida di Ruang Sidang DKPP,  Jakarta, dan Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kamis (10/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Syamsul Ariffin dan Jeri Putra Adiswanda. Keduanya mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah,

DKPP Akan Periksa Bawaslu Provinsi Bengkulu

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 43-PKE-DKPP/I/2025. Sidang akan dilakukan secara hibrida di Ruang Sidang DKPP Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Kamis (10/7/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Syamsul Ariffin dan Jeri Putra Adiswanda. Para pengadu mengadukan

DKPP Periksa KPU Kota Pagar Alam Terkait Dugaan Pelanggaran dalam Proses Rekapitulasi Suara

Aktivitas

Palembang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 86-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kamis (3/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Qodri Usman Siregar yang memberikan kuasa kepada Widodo, M. Sigit Muhaimin, dan Angga Saputra. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kota Pagar

DKPP Periksa Bawaslu Kota Tarakan Terkait Penanganan Laporan Dugaan Politik Uang

Aktivitas

Tarakan, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 61-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (2/7/2025). Perkara ini diadukan oleh Sulaiman. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, beserta dua anggotanya yaitu, Johnson dan A Muh Saifullah. Pengadu mendalilkan bahwa para

DKPP Akan Periksa Bawaslu Kota Tarakan Karena Diduga Tidak Tindaklanjuti Laporan

Rilis Pers

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 61-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (3/7/2025) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Sulaiman. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, beserta dua anggotanya yaitu, Johnson dan A Muh

DKPP Berhentikan Tetap Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura

Rilis Pers

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua dan dua Anggota KPU Kota Jayapura karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (30/6/2025). “Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap