Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023 pada Rabu (5/4/2023) pukul 09.00 WIB. Pihak Pengadu dalam perkara ini adalah Fazriansyah. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara Mhd. Safri Desky serta empat Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara,
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan bahwa mengingatkan KPU dan Bawaslu akan potensi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dalam verifikasi perbaikan untuk Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Hal ini disamapiakannya saat menghadiri undangan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penjelasan Bawaslu RI mengenai penanganan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 45-PKE-DKPP/III/2023 pada Selasa (4/4/2023) pukul 13.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Issak Tabuni. Ia mengadukan Ochla Nirigi, Peneas Lokbere, Voni Wunungga, Wilson Yansen Isir, dan Mira Wesareak (masing-masing sebagai Ketua dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Jumat (31/3/2023). Kedua perkara tersebut adalah perkara nomor 43-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan M. Ridwan Harahap dan perkara nomor 48-PKE-DKPP/III/2023 yang diadukan Hamdani Hasibuan. Dalam perkara 43-PKE-DKPP/III/2023, M. Ridwan Harahap mengadukan Ketua dan tiga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari selaku Teradu dalam perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Kamis (30/3/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwady dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Indra Milwady berstatus sebagai Teradu I dalam perkara nomor 9-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh lima Anggota Panitia Pengawas Kecamatan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 36-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (27/03/2023). Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura, yaitu Zacharias SY Rumbewas, Seprianti Elisabet Pandi, dan Nasarudin Sili Luli. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel
Jakarta, DKPP – Partisipasi pemilih menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan Pemilu. Oleh karenanya semakin banyak pemilih memberikan suaranya, Pemilu tersebut dikategorikan berhasil. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan daring pada Sabtu (18/3/2023) malam. “Kembali
Jakarta, DKPP – Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 semakin dekat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo ingatkan pentingnya menjaga pola kerja antar pengawas Pemilu. Menurut Ratna Dewi, pola kerja antar pengawas yang baik akan menentukan proses Pemilu yang berintegritas serta berkualitas di tanah air. Hal itu disampaikan Ratna Dewi dalam Rapat Fasilitasi dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023, Jumat (17/3/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, yaitu Oktureni Sandhra Kirana. Dahli Saptini mendalilkan Oktureni masih tercatat sebagai Anggota Partai Republik pada 2017,