Sorong, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 70-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (16/6/2023). Perkara ini diadukan oleh Hardian Tuasamu. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Sorong Roberth B. Yumame (Teradu I) dan Ketua Bawaslu Kota Sorong Muhammad
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 70-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (16/6/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Hardian Tuasamu. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Sorong Roberth B. Yumame (Teradu I) dan Ketua
Sukoharjo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan, per 31 Mei 2023, DKPP telah 207 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan Heddy dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETREN Media) di Kabupaten Sukoharjo, Senin (12/6/2023). “Dari banyaknya aduan Sumatera Utara menjadi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan Kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (9/6/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor 60-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Singgih Prabowo, perkara nomor 62-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Yulia Setiawan, dan perkara nomor 63-PKE-DKPP/IV/2023 diadukan Ina Raina. Teradu dalam tiga
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan lima nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Unsur Masyarakat periode 2022-2023. Lima nama calon tersebut adalah Iwan Hi. Kader, SPi., M.Si. (Provinsi Maluku Utara), Dr. H. Iskandar, M.Hum. (Provinsi Bangka Belitung), Napolion Fakdawer, S.Pd. (Provinsi Papua Barat), Muhammad Taufik, S.Ag., M.Si. (Provinsi
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, pada Senin (29/5/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh tiga orang, yaitu Samsang, Alfina Mustafainah, dan Abd. Rahman. Ketiganya memberikan kuasa kepada
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 66-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (29/5/2023) pukul 10.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah yang mengadukan Ketua dan empat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 65-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Senin (29/5/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Yonece Isir. Ia mengadukan Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat, Elisa Kambuaya dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan penyelenggara Pemilu multak harus memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Pasalnya, aspek spritualitas erat kaitannya dengan integritas. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya atau hanya berdiri sendiri. Hal ini disampaikan Ratna Dewi pada kegiatan Rapat Koordinasi
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyandingkan Berita Acara verifikasi faktual (verfak) partai politik perbaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelangggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kota Makassar, Senin (22/5/2023). Berita Acara (BA) yang disandingkan adalah BA rekapitulasi hasil verfak partai politik tingkat