Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Selasa (3/10/2023). Perkara ini diadukan oleh Irfan Efendi. Ia mengadukan Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir atas dugaan menerima gaji dan tunjangan sebagai Aparatur
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 112-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (6/10/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Achmad Aben Achdan. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar. Teradu diduga menyalahgunakan wewenang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 119-PKE-DKPP/IX/2023 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat (6/10/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh tiga orang, yaitu Lukman Ismail, Frengki Kasim, dan Yance Pakaya. Para Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 109-PKE-DKPP/IX/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Senin (25/9/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Greos Sumartana Saragih. Ia mengadukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (Teradu I) dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (22/9/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Mikewati Vera Tangka, Listyowati, Misthohizzaman, Wirdyaningsih, dan Hadar Nafis Gumay sebagai Pengadu I sampai V. Mereka mengadukan Hasyim
Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi Peraturan DKPP. Dua rancangan Peraturan DKPP tersebut terkait Tata Naskah Dinas dan Tenaga Ahli. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Konsultasi Komisi II dengan DKPP, Bawaslu, dan KPU RI di Ruang Raat Komisi II (K.III), Gedung Nusantara DPR RI,
Makassar, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Senin (18/9/2023). Perkara ini diadukan oleh Andi Burhanuddin, Muhammad Israq, Ahmad, Suhardi, Muchlis Jerry Ruslim, Budi Setiawan, Muhammad Nur Syahid Munsi, dan Hardi. Kedelapan Pengadu
Bandung, DKPP – Dalam rangka penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pendandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor UPI Prof. M. Solehuddin. Sedangkan PKS ditandatangani Sekretaris DKPP David Yama dengan Wakil Rektor
Tabanan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu harus mengetahui dan menyadari batasan-batasan yang harus ditaati. Kepada sekitar 60 jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, pria yang akrab disapa Raka Sandi ini menyatakan profesi penyelenggara Pemilu memiliki konsekuensi berupa batasan-batasan tertentu yang mungkin tidak disadari
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan berhentikan tujuh penyelenggara pemilu dari jabatannya. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (11/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Ichsan Fuady selaku Sekretaris