Pekalongan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi meyakini kesuksesan Pemilu tidaklah ditentukan dari tingkat pusat, melainkan justru dimulai wilayah pedesaan. Menurutnya, semua pemangku kepentingan di desa memiliki peranan yang tidak kecil dalam menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Raka Sandi ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sembilan penyelenggara Pemilu dari Kabupaten Nias Selatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor: 89-PKE-DKPP/VI/2023 yang diadukan Kalvinus Tafonao. Sembilan penyelenggara Pemilu tersebut antara lain Repa Duha, Meidanariang Hulu, Edward Duha, Yulianus Gulo, dan Eksodi M. Dakhi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 85-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (28/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Heriansyah Dongoran, Joko Sawaluddin Aritonang, Kristina Henni Herlina Mendrofa, Alda Wiyah Simatupang, Melawati
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 91-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Jumat (28/7/2023) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Hendra Kasim dan Julham Djaguna. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Ardian Yoro Nareng.
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 89-PKE-DKPP/VI/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (28/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ahmad. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Bangkalan Sairil Munir sebagai Teradu. Teradu didalilkan menerima uang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 80-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (27/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Henry Marulita Purba. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Pematang Siantar Junita Lila Sinaga selaku Teradu I
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa ada keterwakilan dari perempuan. Partisipasi perempuan ini seharusnya bisa terus didorong dan disosialisasikan dari mulai tingkat pusat hingga ke desa. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam Webinar Nasional Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu yang diselenggarakan
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/7/2023). Perkara ini diadukan Cecep Supriatna, bakal calon DPRD Kabupaten Bandung dari Partai Hanura pada Pemilu tahun 2024. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 88-PKE-DKPP/V/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Jumat (21/7/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Cecep Supriatna. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya. Agus Baroya didalilkan tidak
Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, DKPP hanya bisa menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) jika dugaan pelanggaran tersebut diadukan ke DKPP. Pengaduan dari masyarakat tetap diperlukan meskipun terdapat dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan jajaran KPU atau Bawaslu yang sudah diketahui khalayak ramai atau viral. “DKPP tidak