Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan perkara nomor 31-PKE-DKPP/III/2019, Rabu (20/3) di Jakarta. Arief Budiman, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Viryan Azis, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting dan Hasyim As’yari selaku Ketua dan Anggota KPU RI menjadi pihak Teradu dalam perkara ini. Mereka diadukan oleh Adly Yusuf Saepi selaku peserta
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara: 40-PKE-DKPP/III/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, pada Senin (18/3) pukul 09.00 WIB. Pengadu: Mandala Abadi ( calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional nomor urut 5) memberikan kuasa kepada: Zakaria dan Iksan
Yogyakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar kegiatan media gathering di Yogyakarta, Minggu (17/3). Tujuannya adalah mengenalkan DKPP kepada awak media di Yogyakarta. Hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut yaitu Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam didampingi oleh Tenaga Ahli DKPP Syopiansyah Jaya Putra dan Kabag Administrasi Umum Yusuf. Dalam kesempatan tersebut, Alfitra menjelaskan tugas DKPP
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar kegiatan sosialisasi tentang penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (18/3) depan. Sebelumnya, kegiatan yang sama telah diselenggarakan di Kota Tarakan Provinsi Kaltara (15/2) dan Kota Denpasar, Provinsi Bali (5/3). Kegiatan sosialisasi yang mengundang civitas akademika ini akan diselenggarakan DKPP di Hotel
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar kegiatan Pendidikan Etik di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada 13-14 Maret 2019. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh penyelenggara pemilu di Provinsi Papua. Provinsi Papua adalah provinsi ketiga tempat diselenggarakannya pendidikan etika di tahun 2019 ini, setelah kegiatan yang sama sebelumnya dilaksanakan di Provinsi Aceh (21/2)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Selasa (12/3/2019) dalam waktu yang berbeda. Pada pukul 13.00 WIT pemeriksaan nomor perkara: 42-PKE-DKPP/III/2019. Sedangkan pada pukul 15.00 WIT pemeriksaan nomor perkara 2/DKPP-PKE-VIII/2019. Majelis pemeriksa Prof Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Dr.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 25-PKE-DKPP/II/2019, pada Jumat, (8/3). Sidang berlangsung melalui video conference di KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Ketua Majelis Sidang Dr. Alfitra Salamm didampingi tiga Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Tengah; Nur Hidayat Sardini dari
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Alfitra Salamm mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu saling bahu membahu dan mengingatkan satu sama lain terkait tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini disampaikan Alfitra ketika bertindak sebagai narasumber dalam acara Orientasi Tugas Komisi
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 20-PKE-DKPP/I/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (8/3/2019), pukul 09.00 WITA. Sidang dipimpin oleh anggota DKPP, Prof Teguh Prasetyo dengan anggota majelis, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tengah yakni, Sahran Raden (unsur
Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajak generasi millenial dari kalangan mahasiswa untuk turut serta membangun demokrasi Indonesia dengan cara mengawal Pemilu 2019, baik dari integritas penyelenggaranya maupun hasilnya. “Dulu kalau mau jadi penyelenggara pemilu misalnya KPPS, usia minimalnya 25 tahun, sekarang bisa 17 tahun. Jadi ini kesempatan bagi generasi milenial membangun demokrasi